Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Bantah Rais Aam Perintahkan Pengurus Wilayah Menangkan Prabowo-Gibran

Kompas.com - 19/01/2024, 16:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menepis kabar bahwa Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar memerintahkan pengurus wilayah memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Miftachul disebut memberi arahan tersebut pada pertemuan PBNU dengan ketua pengurus wilayah dan cabang, baik syuriyah maupun tanfiziah se-Jawa Timur pada 7 Januari lalu di Surabaya.

"Ada pertemuan? Betul ada pertemuan. Apakah rais aam meminta agar semua sa'mina wa atho'na, tidak betul," kata Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2024).

"Tidak ada pernyataan 'sekali ini saja harus nurut rais aam. Kita dengarkan apa yang disampaikan rais aam'. Tidak ada rais aam (menyebut) 'kamu harus sa'mina wa atho'na sama saya', tidak ada. Kita yang ngomong 'kita sa'mina wa atho'na'," ujarnya lagi.

Baca juga: PBNU: Khofifah Harus Nonaktif dari Ketua Muslimat NU kalau Sudah Jadi Jurkam Prabowo-Gibran

Menurut Gus Ipul, hal ini dibuktikan bahwa dalam lingkup kepengurusan PBNU, terdapat pengurus yang mendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Contohnya, Yenny Wahid.

Dia juga mengungkit soal kasus pembekuan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Riau yang belakangan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.

Gus Ipul menegaskan bahwa setiap kiai dan pengurus PBNU boleh-boleh saja memilih calon sesuai kehendaknya.

"Jadi kalau ngomong sa'mina wa atho'na, memaksa menggerakkan, itu tidak betul," kata Gus Ipul.

"Rais aam hanya memberikan arahan yang harus dipahami dengan cabang dan wilayah. Kalau ada (pengurus) cabang yang salah paham berarti memang cabang/wilayahnya sudah punya kepentingan, tidak bisa objektif lagi," ujarnya lagi.

Baca juga: PBNU Benarkan Temui Pengurus Se-Jawa Timur, Beri Arahan soal Pilpres 2024

Namun demikian, dia membenarkan bahwa pertemuan dengan para pengurus di Surabaya membahas soal arahan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tetapi tak secara eksplisit mengarahkan dukungan kepada pasangan calon (paslon) tertentu.

Gus Ipul menyebut bahwa Nahdlatul Ulama (NU) tidak bisa hanya menjadi seperti event organizer yang memberikan panggung kepada orang lain lalu hanya menjadi penonton.

"Kita tidak mau warga NU habis mendukung terus dikecewakan. Kan boleh dong ngasih arahan? Lebih baik kita bikin kamar sendiri-sendiri lalu kerja sama, daripada kita satu rumah habis itu berantem terus," kata Gus Ipul.

"Boleh dong kita melindungi warga kita supaya tidak salah pilih--menurut pimpinan NU hari ini--supaya kita enggak kecewa. Membawa maslahat, ya mudah-mudahan alhamdulilah. Kita santai-santai aja, mau (pilih calon nomor urut) 1, 2, atau 3, tapi NU (sikapnya) 'ini'. Kalau setuju ikuti, tidak setuju tinggali," ujarnya lagi.

Baca juga: PBNU Akan Rilis Daftar Pengurus Cuti karena Gabung Timses pada 21 Januari 2024

Ditanya apa dimaksud dengan sikap 'ini', Gus Ipul mengatakan, NU bersikap bahwa pertama, calon tersebut harus memastikan Indonesia bersatu dan tidak mengganggu kerukunan.

"(Bahwa kemudian ditafsirkan) ini berarti tidak nomor 1, ya silakan ditafsirkan sendiri. Oh ini berarti ke nomor 3, ya sudah serahkan saja. Oh ternyata tidak 1, tidak 3, ya silakan saja. Tapi kan kriterianya sudah ditentukan," katanya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com