Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji buat Koruptor Jera, Ganjar: Miskinkan, Nusakambangan Tempat Terbaik

Kompas.com - 18/01/2024, 17:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berjanji untuk memberi efek jera ke koruptor jika dirinya terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia ingin memiskinkan koruptor dan memberi hukuman setimpal ke para pencuri uang negara.

Ini Ganjar sampaikan dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) terhadap yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024).

Detterent effect-nya adalah memiskinkan koruptor, saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” kata Ganjar di Gedung KPK, Jakarta.

“Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU (tindak pidana pencucian uang) dan pengesahan RUU (rancangan undang-undang) Perampasan Aset,” ujarnya.

Baca juga: Daftar Provinsi dan Lokasi Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud mulai 21 Januari

Untuk mencegah terjadinya korupsi, Ganjar menggagas digitalisasi sistem keuangan. Lewat digitalisasi, kata dia, seluruh transaksi keuangan dapat dilacak.

Ganjar ingin sistem e-budgeting dan e-planning diwajibkan di setiap lembaga pemerintahan demi menciptakan transparansi anggaran.

“Tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi,” ucap Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menekankan pentingnya pengawasan pejabat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Harus dipastikan bahwa seluruh kekayaan pejabat negara tercatat dalam LHKPN.

Menurutnya, penguatan LHKPN dapat didorong dengan memperkuat sistem whistle blowing (pembisik) dari masyarakat yang di jamin kerahasiaannya.

“Dan tentu dengan anonim dan evidence base (dasar bukti) yang memang betul-betul terjadi,” katanya.

Bersamaan dengan itu, Ganjar ingin melibatkan TNI untuk menangani praktik-praktik tambang ilegal, utamanya yang terjadi di wilayah perbatasan. Menurutnya, persoalan ini perlu kerja sama dari sejumlah aparat penegak hukum.

“Karena situasi-situasi yang sulit yang kadang-kadang mereka di-back up oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan, tanpa itu tidak akan berjalan,” ucap Ganjar.

Paling penting, Ganjar menekankan, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika memenangkan Pemilu Presiden 2024, Ganjar berjanji mengembalikan independensi KPK.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menyebut, integritas aparatur di KPK harus ditegakkan sehingga lembaga antirasuah tak boleh diintervensi oleh siapa pun.

“Inilah rebound yang mesti kita lakukan karena penanganan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi tanggung jawab kita semua,” tutur Ganjar.

Baca juga: Pertanyakan Alasan 150 Kader PDI-P Majalengka Mundur, Ganjar: Atas Dasar Apa? Ideologi, Pragmatis, atau Material?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com