Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Meizar Assiry
Karyawan Swasta

Copywriter dengan latar belakang Public Affairs, Public Relations, dan Customer Experience (CX)

Problematika "Mea Culpa" Pejabat dan Wakil Rakyat

Kompas.com - 16/01/2024, 10:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MEA culpa adalah ungkapan yang berasal dari bahasa Latin yang artinya “karena kesalahan saya” atau pengakuan formal atas kesalahan atau kesalahan pribadi.

Dari Ferdy Sambo, Arteria Dahlan, hingga Arya Wedakarna, permintaan maaf para pejabat atau wakil rakyat ini, bagi saya, terlihat dan terdengar problematik.

Surat Ferdy Sambo berjudul, “Permohonan Maaf Kepada Senior dan Rekan Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, dan Rekan Bintara Polri”, tidak menyebut nama korban maupun keluarga korban di dalam judul dan isinya.

Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020)Dok. Humas DPR Arteria Dahlan, Deputi Penerangan Masyarakat untuk Satgas Covid-19 DPR RI memberikan keterangan pers terkait tiga aksi nyata Satgas Covid-19, Minggu (19/4/2020)
Pada 2022, anggota DPR RI Arteria Dahlan Arteria meminta agar Jaksa Agung memecat seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) karena menggunakan bahasa Sunda di persidangan.

Tak lama, Arteria minta maaf atas pernyataannya yang menyinggung masyarakat Sunda di konferensi pers.

Senator Arya Wedakarna memberi komentar bernuansa SARA saat memberi arahan di kantor Bea Cukai Bali. Komentar sosok wakil rakyat kontroversial ini diduga mendiskreditkan agama tertentu di awal 2024.

"Saya nggak mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup nggak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pake apa kek," ucap Arya Wedakarna dalam potongan video yang beredar.

Problematika Mea Culpa

Dalam buku On Apology (2004), Aaron Lazare, profesor psikiatri di University of Massachusetts Medical School, yang telah meneliti lebih dari 2.000 teks permintaan maaf di dunia, menyatakan permohonan maaf yang efektif harus setidaknya mencakup empat unsur.

Pertama, pengakuan secara jelas siapa pelaku, apa pelanggarannya, dan siapa pihak yang terdampak.

Kedua, penjabaran jujur dan spesifik atas detail pelanggaran yang terjadi, ada kesengajaan atau tidak.

Ketiga, ungkapan penyesalan, malu, dan kerendahan hati. Keempat, aksi atau simbol koreksional, seperti menjalani konsekuensi.

Menurut analisis saya, teks permintaan maaf para pejabat dan wakil rakyat di atas belum secara penuh memenuhi kriteria pernyataan maaf yang efektif.

Surat Ferdy Sambo lebih terdengar seperti “surat cinta” kepada para kaki tangannya yang dimutasi atau dipecat akibat menutupi peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Suratnya terkesan nirempati.

Maaf Ferdy Sambo tidak efektif dalam suratnya karena dia gagal mengakui kesalahan secara jelas dan spesifik (“perbuatan yang telah saya lakukan”), senang menggunakan kalimat pasif (“akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak”), dan meminta maaf kepada pihak yang salah, tidak lengkap, atau tidak jelas (“rasa keadilan bagi semua pihak”).

Teks maaf Arteria Dahlan menyisipkan banyak kata “Kami” yang mengaburkan “kepemilikan” atas kesalahan yang memberi jarak antara dirinya sebagai penutur dengan pihak yang terdampak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Nasional
Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com