Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Pejabat Pertontonkan Keberpihakan Mereka secara Terang-terangan...

Kompas.com - 16/01/2024, 05:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

Tak etis

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pernyataan Erick yang seolah memberikan dukungan kepada Prabowo menjadi preseden negatif bagi Kementerian BUMN.

Di samping perihal pernyataan, keputusan Kementerian BUMN yang hanya mengundang Prabowo pun dipertanyakan.

Selain nama Prabowo, ada juga nama Mahfud MD yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Sama halnya Prabowo, Mahfud juga turun dalam gelanggang Pilpres 2024. Ia menjadi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 pendamping Ganjar Pranowo.

"Karena selain Prabowo yang menjabat Menhan, ada atasan beliau Menko Polhukam, Mahfud MD yang juga bertarung di Pilpres. Setidaknya untuk menjaga marwah Kementerian BUMN, Erick semestinya juga mengundang Mahfud MD," ujar Baskoro, Senin malam.

Secara personal, Baskoro menyebut sukar untuk tidak mengaitkan acara Natal Bersama 2023 di Kementerian BUMN tak bermuatan politis.

Sebab, pernyataan yang disampaikan Erick sarat dengan pesan-pesan khusus ke Prabowo semata. Menimbang, menjaga toleransi adalah tugas semua capres-cawapres.

"Artinya ini alarm etis bagi Erick agar ke depan lebih hati-hati dalam bersikap sebagai Menteri BUMN," tegas dia.

Kode keras Jokowi

Sebelumnya, netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024 juga pernah disorot. Ini terjadi setelah Jokowi makan malam bersama dengan Prabowo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).

Keduanya menggelar pertemuan dua hari menjelang debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu (7/1/2024).

Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan (PDI-P), Komarudin Watubun mempertanyakan netralitas Jokowi dalam Pilpres 2024.

Ia menilai, makan malam antara Jokowi dan Prabowo seolah mengonfirmasi bahwa kepala negara memang tidak netral dalam kontestasi pilpres.

Komarudin pun menyebut wajar bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di Menteng itu membuat publik bertanya-tanya.

"Ya kalau banyak pihak mempertanyakan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo malam ini wajar-wajar saja. Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengonfirmasi pernyataan Menkominfo kemarin, bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo," kata Komarudin.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno meyakini pertemuan antara Jokowi dan Prabowo menjadi sinyal kepala negara dalam memberikan dukungan politiknya.

"Sangat jelas pertemuan ini kode keras dukungan full (penuh), total Jokowi ke Prabowo. Tak ada bantahan soal itu," kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (6/1/2024).

Jokowi mengatakan bahwa pertemuannya dengan Prabowo hanya untuk makan malam.

"Ketemunya kan malam hari, wong (saat) libur juga dan (agendanya) makan juga," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Limo Utama, Kita Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com