Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Prabowo Hadiri Acara Natal BUMN | Jokowi Kaget Rasio Penduduk Berpendidikan S2-23 RI Kalah dari Malaysia

Kompas.com - 16/01/2024, 05:15 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam acara Natal Bersama 2023 di Kementerian BUMN menjadi artikel populer di Kompas.com, Senin (15/1/2024).

Artikel populer lainnya terkait Presiden Joko Widodo kaget rasio penduduk berpendidikan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) Indonesia kalah dari Malaysia.

Selanjutnya, kritik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terhadap calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mulai inkonsisten.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Prabowo Tanya Mengapa Ia Diundang ke Acara Natal BUMN, Ini Jawaban Menag Yaqut

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sempat bertanya kenapa dirinya diundang ke acara Natal Bersama 2023 yang diselenggarakan Kementerian BUMN di JCC Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Yaqut pun menjawab alasan kenapa Prabowo diundang ke acara Natal tersebut. Hal itu ia sampaikan saat memberi kata sambutan dan menyapa Prabowo.

"Yang saya cintai, yang saya banggakan, kita semua cintai, kita semua banggakan, Menhan Bapak Prabowo Subianto. Beliau tadi tanya ke saya, tapi sengaja saya simpan jawabannya supaya semua yang hadir di sini mendengarkan," ujar Yaqut.

"'Apa hubungannya Menhan dengan peringatan Natal bersama?' Saya tadi belum jawab, Pak. Saya akan jawab di sini. Sangat terhubung," sambungnya.

Menurut Yaqut, sistem pertahanan di Indonesia bersifat semesta, di mana memiliki ciri kerakyatan dan kewilayahan.

Jika berbicara kerakyatan, maka di dalamnya ada umat beragama di Indonesia.

"Jadi sangat signifikan dan sangat terhubung kenapa Menhan harus hadir di antara umat kristiani yang ada di ruangan ini. Terima kasih Menhan bersedia hadir. Ini memperkuat atau meringankan tugas saya sebagai Menag karena ada Menhan yang menjadi backup," tuturnya.

Baca selengkapnya: Prabowo Tanya Mengapa Ia Diundang ke Acara Natal BUMN, Ini Jawaban Menag Yaqut

2. Kagetnya Jokowi Rasio Penduduk Berpendidikan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Malaysia

Presiden Joko Widodo kaget saat menerima laporan soal angka rasio penduduk berpendidikan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) terhadap populasi produktif di Indonesia.

Menurut Jokowi, angka rasio sebesar 0,45 persen tersebut sangat rendah.

"Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angkanya 0,45 persen. 0,45 persen," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (15/1/2024).

"Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," ungkapnya.

Baca selengkapnya: Kagetnya Jokowi Rasio Penduduk Berpendidikan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Malaysia

3. Sebut Cak Imin Aneh sejak Jadi Cawapres Anies, TKN: Dulu Dukung "Food Estate", Sekarang Mau Hentikan

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menilai Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi sering inkonsisten sejak resmi menjadi cawapres Anies Baswedan.

Nusron merespons Cak Imin yang berjanji akan menghentikan proyek food estate jika Anies-Cak Imin terpilih pada tahun 2024.

"Cak Imin aneh deh. Banyak anomali dan inkonsistensi sikap, tindakan dan pemikiran sejak mencalonkan diri jadi wapres," ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Senin (15/1/2024).

Ia menduga Cak Imin terlalu ambisius menjadi cawapres.

Baca selengkapnya: Sebut Cak Imin Aneh sejak Jadi Cawapres Anies, TKN: Dulu Dukung Food Estate, Sekarang Mau Hentikan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com