JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan meminta para pihak yang menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menahan "syahwat politik” mereka.
Hinca mengatakan, saat ini negara sedang menghadapi pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali. Oleh karenanya, wacana penggulingan Presiden Jokowi dinilai akan mengganggu pemilihan umum (Pemilu).
“Saya minta kepada teman-teman yang meminta pemakzulan itu, tahan dulu lah syahwat politikmu, ayo ramai-ramai seluruh orang Indonesia mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi siklus lima tahunan ini,” ujar Hinca saat ditemui awak media di kantor Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta HQ Prabowo-Gibran, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).
Namun, Hinca mengatakan, ia menghormati hak pihak yang menyampaikan wacana pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca juga: Isu Pemakzulan Jokowi, Moeldoko: Jangan Ada Agenda yang Tidak Produktif
Hanya saja, dia menyayangkan gagasan itu dilontarkan ketika semua pihak sibuk menghadapi pemilu.
Saat ini, kata Hinca, tinggal 29 hari menuju pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dia berharap pesta demokrasi lima tahunan itu berhasil terlaksana dengan baik.
“Saya kira sudahlah kita minta teman-teman cooling down dulu lah, sabar dulu sedikit,” katanya.
Hinca mempersilakan, ide pemakzulan Presiden Jokowi dilontarkan di kampus-kampus melalui forum diskusi usai pemilu.
Baca juga: Soal Isu Pemakzulan Jokowi, Sekjen PDI-P: Syaratnya Tidak Mudah
Dia juga meminta kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapares) nomor urut 2, Prabowo-Gibran, termasuk Partai Demokrat diajak membicarakan topik politik tersebut.
“Orang lagi kerja-kerja bagus-bagus kok suruh mikirin yang enggak ada manfaatnya untuk pesta demokrasi,” ujar Hinca.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima usulan dari sejumlah orang yang mengatasnamakan Petisi 100.
Mereka di antaranya adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letnan Jenderal TNI Marsekal (Purn) Suharto.
Kelompok ini mengadukan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 kepada Mahfud MD hingga usulan menggulingkan Jokowi.
"Ada 22 orang (yang datang). Mereka menyampaikan, tidak percaya, pemilu ini berjalan curang. Oleh sebab itu, nampaknya sudah berjalan kecurangan-kecurangan. Sehingga mereka minta ke Menko Polhukam untuk melakukan tindakan, melalui desk pemilu yang ada," kata Mahfud ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada 9 Januari 2024.
Baca juga: TKN Yakin Isu Pemakzulan Jokowi Tak Ganggu Jalan Kemenangan Prabowo-Gibran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.