Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Ucapannya, Cak Imin: Tak Ada Wisata Haram, Pariwisata Harus Hargai Pluralitas

Kompas.com - 15/01/2024, 07:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengklarifikasi pernyataannya soal wisata haram yang sebelumnya diungkapkan saat berbicara soal potensi wisata halal Indonesia pada Minggu (14/1/2024).

Dalam klarifikasinya, Cak Imin menegaskan bahwa wisata haram tidak ada.

Ia pun menyebutkan bahwa diksi wisata haram yang sebelumnya diucapkan tersebut tidak benar.

Baca juga: Soal Koalisi dengan Ganjar-Mahfud, Cak Imin: Belum Tahu karena Pilpres Belum Ada Hasilnya

"Bahwa tidak ada wisata haram. Adanya wisata halal bukan berarti ada wisata haram," ujar Cak Imin saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam penerbangan dari Surabaya menuju Jakarta ada Minggu malam.

"Perlu saya jelaskan, bahwa yang saya sampaikan bahwa wisata halal itu tidak meniadakan (wisata lain) yang sudah ada," tuturnya.

Cak Imin lantas menjelaskan, yang ia maksud dengan mengembangkan potensi wisata halal secara jangka panjang lebih kepada memberikan akses untuk wisatawan mancanegara dari negara muslim agar mendapatkan layanan halal.

Sehingga para turis ke depannya tidak lagi ragu-ragu dalam menikmati destinasi wisata Indonesia.

Baca juga: Cak Imin Apresiasi Langkah Polri Tangkap Pria yang Mengancam Tembak Anies

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta publik tidak salah persepsi bahwa seolah-olah nantinya wisata Indonesia akan diseragamkan menjadi halal seluruhnya ketika pasangan Anies Baswedan-Muhaimin terpilih.

Yang dia maksud yakni memberikan akses yang memudahkan wisatawan dari negara-negara muslim bisa menikmati berbagai destinasi wisata di Tanah Air.

"Jadi ini buka wisata syariah, bukan. Ini wisata halal yang tentu menghormati betul lokalitas, keunikan. Misalnya Bali. Bali itu semua ingin menikmati," katanya.

"Tapi berikan akses (di sana). Akses di mana pilihan-pilihan untuk menikmati kuliner halal, fashion muslim, kemudian menikmati fasilitas tempat ibadah yang gampang," lanjutnya.


Aksesibilitas yang dimaksud, kata Cak Imin, juga tidak meniadakan selera yang berbeda-beda maupun keberadaan kultur lokal masing-masing daerah Indonesia.

"Tetap harus wisata Indonesia menghargai pluralitas, menghargai keberbagaian selera, apalagi ke-khasan wilayah-wilayah wisata seperti Bali malah harus kita kembangkan," ungkapnya.

"Tetapi kita harus pintar-pintar promosi, seperti negera lain yang memberikan akses bagi wisatawan muslim mancanegara. Jadi bukan wisata syariah yang semua harus diseragamkan," lanjutnya.

Baca juga: Disebut Curang oleh Kubu Prabowo, Cak Imin: Mengada-ada, Itu Gaya Kampanye Mereka

Cak Imin mencontohkan, di Kota London, Inggris sangat mudah bagi wisatawan untuk menemukan masjid untuk beribadah maupun tempat makan yang halal.

Halaman:


Terkini Lainnya

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Rencana Pemerintah Budi Daya Kratom di Tengah Legalitas yang Dipertanyakan...

Rencana Pemerintah Budi Daya Kratom di Tengah Legalitas yang Dipertanyakan...

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Kinerja Penegakan Hukum Dinilai Masih Stagnan

Survei Litbang "Kompas": Kinerja Penegakan Hukum Dinilai Masih Stagnan

Nasional
Akan Uji Publik, RPP Manajemen ASN Himpun Masukan Para Pakar

Akan Uji Publik, RPP Manajemen ASN Himpun Masukan Para Pakar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com