Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Ucapannya, Cak Imin: Tak Ada Wisata Haram, Pariwisata Harus Hargai Pluralitas

Kompas.com - 15/01/2024, 07:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengklarifikasi pernyataannya soal wisata haram yang sebelumnya diungkapkan saat berbicara soal potensi wisata halal Indonesia pada Minggu (14/1/2024).

Dalam klarifikasinya, Cak Imin menegaskan bahwa wisata haram tidak ada.

Ia pun menyebutkan bahwa diksi wisata haram yang sebelumnya diucapkan tersebut tidak benar.

Baca juga: Soal Koalisi dengan Ganjar-Mahfud, Cak Imin: Belum Tahu karena Pilpres Belum Ada Hasilnya

"Bahwa tidak ada wisata haram. Adanya wisata halal bukan berarti ada wisata haram," ujar Cak Imin saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam penerbangan dari Surabaya menuju Jakarta ada Minggu malam.

"Perlu saya jelaskan, bahwa yang saya sampaikan bahwa wisata halal itu tidak meniadakan (wisata lain) yang sudah ada," tuturnya.

Cak Imin lantas menjelaskan, yang ia maksud dengan mengembangkan potensi wisata halal secara jangka panjang lebih kepada memberikan akses untuk wisatawan mancanegara dari negara muslim agar mendapatkan layanan halal.

Sehingga para turis ke depannya tidak lagi ragu-ragu dalam menikmati destinasi wisata Indonesia.

Baca juga: Cak Imin Apresiasi Langkah Polri Tangkap Pria yang Mengancam Tembak Anies

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta publik tidak salah persepsi bahwa seolah-olah nantinya wisata Indonesia akan diseragamkan menjadi halal seluruhnya ketika pasangan Anies Baswedan-Muhaimin terpilih.

Yang dia maksud yakni memberikan akses yang memudahkan wisatawan dari negara-negara muslim bisa menikmati berbagai destinasi wisata di Tanah Air.

"Jadi ini buka wisata syariah, bukan. Ini wisata halal yang tentu menghormati betul lokalitas, keunikan. Misalnya Bali. Bali itu semua ingin menikmati," katanya.

"Tapi berikan akses (di sana). Akses di mana pilihan-pilihan untuk menikmati kuliner halal, fashion muslim, kemudian menikmati fasilitas tempat ibadah yang gampang," lanjutnya.


Aksesibilitas yang dimaksud, kata Cak Imin, juga tidak meniadakan selera yang berbeda-beda maupun keberadaan kultur lokal masing-masing daerah Indonesia.

"Tetap harus wisata Indonesia menghargai pluralitas, menghargai keberbagaian selera, apalagi ke-khasan wilayah-wilayah wisata seperti Bali malah harus kita kembangkan," ungkapnya.

"Tetapi kita harus pintar-pintar promosi, seperti negera lain yang memberikan akses bagi wisatawan muslim mancanegara. Jadi bukan wisata syariah yang semua harus diseragamkan," lanjutnya.

Baca juga: Disebut Curang oleh Kubu Prabowo, Cak Imin: Mengada-ada, Itu Gaya Kampanye Mereka

Cak Imin mencontohkan, di Kota London, Inggris sangat mudah bagi wisatawan untuk menemukan masjid untuk beribadah maupun tempat makan yang halal.

Halaman:


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com