Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Anwar Saragih
Peneliti

Kandidat Doktor Ilmu Politik yang suka membaca dan menulis

Kemarahan Megawati dan Efek Elektoral Jokowi terhadap PDI Perjuangan

Kompas.com - 15/01/2024, 06:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pada akhirnya, Mega sebagai Ketum PDI Perjuangan mengambil sikap memajukan Bobby Nasution sebagai calon wali kota dengan prospek politik menghargai Jokowi.

Tentu majunya Gibran sebagai cawapres sebagai penantang dari pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan adalah trigger memburuknya relasi Mega dan Jokowi.

Apalagi pada prosesnya, pencalonan Gibran melalui proses yang tidak wajar di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan berubahnya syarat pencalonan Capres/Cawapres, yaitu minimal 35 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Selanjutnya pada sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etik berat hingga berujung diberhentikannya dari Ketua MK.

Kejadian di MK tentu membuat Mega marah. Alasannya kita tahu selama ini Mega sangat konsisten menjaga dan menjalankan amanah konstitusi yang dibuktikan dengan penolakannya terhadap wacana perpanjangan jabatan presiden atau amandemen konstitusi presiden tiga periode.

Selain itu pendirian MK lahir di masa kepresidenan Mega yang diyakini menjadi salah satu warisan (legacy) putri Sang Proklamator tersebut terkait pelembagan hukum di Indonesia.

Pada perjalannya relasi Mega dan Jokowi semakin memburuk. Puncaknya tentu saja ketika Jokowi lebih memilih melakukan perjalanan ke luar negeri daripada menghadiri perayaan Ulang Tahun ke-51 PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Lebih jauh, Jokowi bahkan tidak mengirimkan karangan bunga atau membuat video ucapan selamat kepada PDI Perjuangan.

Efek elektoral Jokowi ke PDI Perjuangan

Mega sejatinya adalah sosok politisi yang susah meledak-ledak dihadapan publik. Pada buku yang ditulis oleh August Parengkuan (2012) yang berjudul “Megawati: Anak Putera Sang Fajar” dijelaskan bahwa ketika sedang gundah gulana, Mega banyak menyendiri.

Setelah pikirannya mulai tenang, ia akan pergi ke taman rumahnya yang banyak ditumbuhi pohon-pohon, anggrek nusantara dan bunga untuk berkontemplasi.

Artinya ketika Mega sudah menyampaikan isi pikirannya dalam gesture kemarahan dalam pidato politik di acara peringatan HUT PDI Perjuangan ke-51 dengan bahasa: “Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu Yang di Atas (Tuhan). Kekuasaan akan berhenti, apa pun jabatannya” tentu memiliki makna mendalam dengan pra-kondisi peristiwa yang tidak biasa.

Pun secara tidak langsung, Mega seolah mengarahkan kalimat itu pada Jokowi atas peristiwa politik dalam beberapa bulan terakhir, yang mentautkan antara peristiwa MK, pencalonan Gibran dan relasi antara dirinya dan PDI Perjuangan terhadap Jokowi.

Jika kita sedikit melihat kebelakang pada peristiwa proses pencapresan Jokowi, khususnya beberapa bulan sebelum Pemilu 2014 yang kala itu menurut berbagai lembaga survei elektabilitas PDI Perjuangan adalah 16-17 persen. Kita akan melihat bagaimana prospek efek ekor jas yang diharapkan oleh Mega dan PDI Perjuangan terhadap pencapresan Jokowi.

Pada Januari 2014, beberapa lembaga survei merilis soal elektabilitas PDI Perjuangan jika mencalonkan Jokowi.

Lembaga Pol-Tracking Institute menyebutkan jika Jokowi maju sebagai calon presiden, maka perolehan PDI Perjuangan bisa mencapai 30,8 persen.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com