Meskipun lama terabaikan, tidak dapat diabaikan bahwa Pasifik merupakan kawasan vital bagi Indonesia.
Pertama, Indonesia berbagi perbatasan darat langsung dengan Papua Nugini. Pasifik yang aman dan damai merupakan syarat mutlak yang memungkinkan perekonomian Indonesia untuk bertumbuh dan fokus kepada permasalahan internal.
Sebaliknya, halaman belakang yang penuh konflik dan permusuhan memungkinkan terjadinya spillover ke Indonesia yang mampu mengganggu stabilitas negara.
Kedua, tumbuhnya pengaruh negara-negara besar di Pasifik. Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan dua negara super power yang berkompetisi mendapatkan dukungan dari kawasan Pasifik.
RRT belum lama ini memainkan kartu ekonominya untuk mendapatkan dukungan dari Kepulauan Solomon dan Kiribati.
Ditambah lagi, RRT dan Kepulauan Solomon menjalin pakta keamanan dalam rangka menjaga stabilitas domestik.
Sebagai respons, AS meningkatkan diplomasinya dengan membuka kedutaan besar di Kepulauan Solomon dan menjalin pakta pertahanan dengan Papua Nugini.
AS juga mengakui kemerdekaan Kepulauan Cook dan Niue. Hal ini mendorong Indonesia agar tidak terlupakan dari kawasan yang menjadi halaman belakangnya.
Ketiga, negara Pasifik memiliki pengaruh signifikan dalam isu Papua. Anggota MSG merupakan satu-satunya suara sumbang terkait isu Papua dalam forum internasional, khusunya Majelis Umum PBB.
Sepanjang 2016 hingga 2021, Vanuatu dan negara Pasifik lainnya selalu mengangkat isu tersebut. Mereka berdalih aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap ras Melanesia.
Tentu isu tersebut mengganggu dan berpotensi menjadi penghalang Indonesia untuk mengejar agenda internasional lainnya di forum PBB.
Oleh karena itu, penggalangan terhadap negara di kawasan Pasifik menjadi sangat penting dalam proses penyelesaian isu Papua dan kehormatan Indonesia di dunia internasional.
Terlepas dari kesuksesan politik Pasifik, tantangan di masa depan tampak semakin nyata. Skeptisme tentang keberlanjutan politik Pasifik bukanlah tanpa dasar.
Pertama, masih rendahnya pengetahuan tentang Pasifik di kalangan masyarakat. Literasi Pasifik terasa hilang di berbagai tingkatan pendidikan, baik dari pendidikan dasar hingga tinggi.
Tanpa adanya kesadaran tentang pengetahuan kawasan, maka kebijakan cenderung berasal dari atas tanpa adanya dukungan dari kekuatan akar rumput.