Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Sindir Capres yang Suka Marah, Ganjar Sebut Emosi Harus Dijaga Saat Debat

Kompas.com - 11/01/2024, 09:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

TEGAL, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, seorang calon presiden memang semestinya mampu menjaga emosi saat berdebat dan tidak menunjukkan kemarahan di muka publik.

Hal ini disampaikan Ganjar merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla yang menyebut terdapat calon presiden yang hobi marah-marah.

"Pasti emosinya mesti dijaga karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka," kata Ganjar di Tegal, Kamis (11/1/2024).

Ganjar berpandangan, seorang calon presiden semestinya menampilkan hal-hal yang edukatif saat berdebat, bukan malah menunjukkan emosinya.

"Kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif, sebenarnya ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu, tapi menurut saya itu edukasi paling baik," ujar dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kawan Kita yang Satu Itu Marah Terus, Bagaimana kalau Dia Debat dengan Kepala Negara Lain?

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun mengaku berusaha memberikan edukasi saat tampil dalam acara debat, misalnya dengan menunjukkan data-data yang dia kantongi.

Ganjar menuturkan, data tersebut ia tunjukkan untuk mengedukasi publik mengenai capaian terhadap target dalam sebuah program.

Ia pun mengaku tak masalah apabila data yang ia sodorkan dianggap tidak tepat, asalkan bantahan tersebut disampaikan dengan argumentasi yang benar.

"Sehingga, kalau kemudian bicaranya, ya tidak ada data yang bisa ditampilkan hari ini, oke secara kuantitatif tidak bisa. Maka, setidaknya pemimpin itu bicara kualitatifnya," kata Ganjar.

Baca juga: Kesalnya Prabowo ke Anies soal Lahan 340.000 Hektar, Bela Diri sampai Mengumpat

Diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla meminta publik memikirkan kondisi jika sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang suka marah-marah.

Hal tersebut disampaikan JK dalam acara pertemuan antara pengusaha dan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1/2024).

Saat itu, JK menyindir seorang capres yang suka marah-marah. Ia menilai amat berbahaya jika negara dipimpin sosok seperti itu.

"Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh orang yang suka marah. Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain, bisa ditonjok kepala negara lain," kata JK.

Politikus senior Partai Golkar itu kemudian berpesan agar masyarakat hati-hati memilih pemimpin. Salah satu yang menjadi acuan adalah sikap para capres saat debat ketiga Pilpres 2024 baru-baru ini.

"Jadi, harus hati-hati memilih pemimpin. Kita lihat kemarin malam saja di debat," ujar JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com