Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat soal Pupuk ke Ganjar, Petani Bawang Merah: Diisukan Pak Ganjar yang Bikin Mahal

Kompas.com - 10/01/2024, 23:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BREBES, KOMPAS.com- Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerima keluhan soal pupuk dari petani bawang merah saat berkunjung ke Desa Kertabesuki, Brebes, Rabu (10/1/2024) sore.

Seorang petani yang curhat ke Ganjar menyebut bahwa ada isu yang menjadikan Ganjar sebagai kambing hitam atas mahalnya harga pupuk.

"(Pupuk) program dari pusat, tapi di sini isunya kan dari lawan politik, diisukan Pak Ganjar yang bikin pupuk mahal," kata petani itu saat berdialog dengan Ganjar.

Ganjar memberikan respons santai mendengar cerita petani itu. Ia mengaku sudah biasa mendapatkan fitnah, termasuk saat memperebutkan kursi Gubernur Jawa Tengah.

"Biasa, enggak apa-apa, dulu waktu pemilihan gubernur kan begitu. Makanya di Brebes dulu saya kalah dulu, tapi kan akhirnya yang menang saya," ujar Ganjar.

Baca juga: Ganjar Menginap di Rumah Guru Honorer di Tegal, Disambut dan Dijamu Warga

Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun menjelaskan bahwa tingginya harga pupuk disebabkan berkurangnya subsidi dari pemerintah pusat.

Ganjar mengatakan, masalah tersebut turut juga ditemui saat berkunjung ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

"Maka kemarin ketika saya teriak keras sekali setelah saya ketemu petani terus, nah kemarin saya mendengarkan nanti (subsidi pupuk) akan ditambah kira-kira Rp 14 triliun, tapi nanti," kata Ganjar.

Politikus PDI-P ini mengakui bahwa pupuk akan terus sulit didapat apabila subsidinya tidak diperbesar oleh pemerintah, apalagi bila ditambah dengan penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, Ganjar menjanjikan agar pendataan terkait subsidi pupuk nantinya akan merujuk pada data yang terdapat di kartu tanda pendudik (KTP).

"Harus ada identitasnya, nah nanti identitasnya ganti saja dengan cukup KTP. Nanti di setiap KTP itu dari nomornya sudah ketahuan, oh ini petani yang memang dia lahannya di bawah dua hektar maka dia berhak mendapatkan pupuk," ujar Ganjar.

Baca juga: Kampanye di Brebes, Ganjar Dengar Curhat Petani Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com