Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Ungkap Dugaan Hakim Militer Cari Bantuan "Orang Dalam" KPK karena Khawatir Hasbi Hasan Terseret Kasus

Kompas.com - 10/01/2024, 16:50 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap seorang hakim Pengadilan Tinggi Militer Mahkamah Agung (MA) bernama Hanifan Hidayatullah diduga mencari bantuan dari pihak yang disebut memiliki jaringan “orang dalam" KPK.

Hal itu diketahui saat Jaksa KPK mengulik persoalan ini dalam sidang kasus dugaan suap jual beli perkara di MA dengan terdakwa Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dan pengusaha Dadan Tri Yudianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Dalam persidangan, Jaksa KPK mencecar pengusaha trading solar sekaligus kolega Dadan Tri di komunitas Harley Davidson, Ruddy Iskandar Nasution.

Menurut Jaksa, pada akhir Oktober 2022 atau sekitar satu bulan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) suap hakim agung, Hanifan menemui Ruddy.

Baca juga: Dalam Dakwaan Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung, KY Tunggu Putusan Pengadilan

Ruddy membenarkan adanya permintaan bertemu tersebut. Saat itu, ia tengah berkumpul dengan kolega komunitas motor di daerah Blok M.

Hakim militer itu pun kemudian datang bersama seorang pengacara yang diklaim sebagai adiknya.

Menurut Ruddy, Hanifan menceritakan tentang Dadan Tri yang telah diperiksa KPK. Dia juga membenarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Jaksa KPK bahwa Hanifan khawatir Sekretaris MA (Sekma) Hasbi Hasan akan ikut terseret.

Adapun Dadan Tri merupakan terdakwa yang diduga menjembatani suap antara pengusaha bernama Heryanto Tanaka dengan Hasbi Hasan.

Baca juga: Hasbi Hasan Tak Ajukan Keberatan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar dan Gratifikasi Rp 630 Juta

“Ini di BAP, Pak Hanifan soalnya bilang, ‘Mas Ruddy dengar enggak masalah hakim yang tertangkap di MA?' 'Dengar Bang dari Google'. Kemudian, Pak hanifan bilang saya khawatir Sekma (Sekretaris MA) kena Mas,” kata Jaksa KPK.

“Betul, betul,” ujar Ruddy.

Ruddy kemudian menunjukkan potongan BAP Heryanto Tanaka yang bocor kepada Hanifan. Foto BAP itu didapatkan dari istri Dadan, Riris Riska Diana.

Namun, Ruddy berkilah dan mengklaim dirinya tidak tahu foto itu merupakan BAP. Menurutnya, foto itu hanya berisi catatan perjanjian Heryanto Tanaka dan Dadan senilai Rp 11,2 miliar.

Baca juga: Jaksa KPK Buka Foto Pertemuan Sekretaris MA Hasbi Hasan dan Perantara Suap

Jaksa KPK kemudian mengklarifikasi soal permintaan tolong Hanifan kepada Ruddy untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus di KPK.

“Saksi ada perkenalkan dengan orang lain saat itu dengan Hanifan?” tanya Jaksa KPK.

“Ada. Namanya Pak Wigit. Kebetulan Pak Wigit itu katanya, saya enggak tahu langsung, tapi katanya itu ada kenal beberapa teman-teman di dalam,” jawab Ruddy,

“Di dalam mana?” tanya Jaksa lagi.

“KPK Pak,” kata Ruddy.

Baca juga: Jaksa Ulik Kebersamaan Hasbi Hasan dan Windy “Idol” di Bali, Tampilkan Video Naik Helikopter

Menurut Ruddy, informasi bahwa Wigit punya jaringan “orang dalam" KPK itu sudah beredar di komunitas motornya.

Kemudian, Ruddy mengatakan, seorang bernama Wigit tersebut menghapiri saat dirinya sedang berbincang dengan Hanifan dan seorang pengacara.

Setelah perkenalan, Hanifan menyampaikan permintaannya kepada Wigit.

“Mas aku boleh minta tolong enggak? Tolong cari tahu dong masalah ini (kasus MA) seperti apa di dalam (KPK)?” kata Ruddy menirukan Hanifan.

Namun, ketika Wigit belum menjawab pertanyaan itu, pengacara yang datang bersama Hanifan menyerobot.

“Beliaunya ini langsung menyambar, saat Pak Hanifan baru nanya ke temenku ini, dia langsung ngomong, ‘sudah lah Mas berapa sih kalau untuk tahu (bocoran informasi di KPK) seperti ini? Gitu bahasanya,” ujar Ruddy.

Baca juga: Hasbi Hasan Disebut Pengaruhi Hakim Agung Ubah Pendapat di Kasasi, Ini Kata MA

Mendengar itu, Ruddy mengatakan, Wigit tersinggung dan langsung berdiri. Pertemuan pun tidak berjalan mulus.

“Teman saya ini langsung berdiri, langsung bilang, ‘Bang sorry. Bang, ojo koyo ngene (jangan seperti ini) Bang. Urusan kayak begini aku enggak ngerti. Aku juga baru dikenalin’,” ujar Ruddy menirukan Wigit.

Melihat situasi itu, Ruddy pun berdiri dan turut mengeluhkan pertanyaan pengacara yang datang bersama Hanifan.

Namun, Jaksa KPK menyebut bahwa  kalimat yang dilontarkan pengacara itu berbeda.

Menurut Jaksa, pertanyaan pengacara kepada Wigit itu menyangkut ‘penyelesaian’.

“‘Mas Wigit kita sama-sama tahu berapa nyelesainnya’. Maksudnya untuk apa ini?” tanya Jaksa.

“Saya enggak tahu,” jawab Ruddy.

Menurut Ruddy, setelah peristiwa itu Hanifan menyampaikan permintaan maaf.

Baca juga: Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Pengaruhi Hakim Agung Ubah Putusan

Sebelumnya, dalam surat dakwaan Jaksa, suap belasan miliar diterima Hasbi Hasan melalui Dadan Tri Yudianto guna menjembatani Heryanto Tanaka mengkondisikan perkara KSP Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang tengah bergulir di MA.

Selain menerima suap, Jaksa KPK juga menyebut Sekretaris nonaktif MA ini menerima gratifikasi senilai Rp 630 juta untuk fasilitas wisata dan penginapan.

Atas perbuatannya, Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 11 a dan Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Perkara ini merupakan rangkaian kasus suap jual beli perkara di MA yang dibongkar KPK melalui OTT pada September 2022.

Baca juga: Jaksa KPK Panggil Sespri Sekretaris MA Nonaktif Hasbi Hasan Jadi Saksi di Sidang Kasus Jual Beli Perkara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Tiba di Pearl Harbor, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Akan Latihan dengan Puluhan Kapal Perang Dunia

Nasional
PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

PKS Pastikan Sudah Komunikasi dengan Anies Sebelum Memasangkannya dengan Sohibul Iman

Nasional
Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com