Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesalnya Prabowo ke Anies soal Lahan 340.000 Hektar, Bela Diri sampai Mengumpat

Kompas.com - 10/01/2024, 11:27 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Prabowo menuding Anies tidak mengerti soal hak guna usaha. Daripada dikuasai oleh pihak asing, sebut Prabowo, lebih baik lahan-lahan tersebut ia kelola.

“Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola,” ujar Prabowo.

“Manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyerahkan, enggak usah dibawa debatlah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda,” tuturnya.

Diserahkan ke negara

Prabowo pun mengatakan, lahan seluas 500.000 hekatre itu kini menjadi milik negara. Ia mengaku telah menyerahkan lahan-lahan tersebut kepada negara, 2,5 tahun lalu.

Kepada Presiden Joko Widodo, Prabowo mempersilakan jika negara hendak menggunakan lahan itu untuk mendukung program lumbung pangan atau food estate. Apalagi, sebagai Menhan, Prabowo ditugaskan oleh Presiden untuk menangani program food estate.

“Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan, pakai lahan HGU yang saya gunakan. Saya siap,” kata Prabowo.

“Jadi, niatnya tidak baik. Datanya (Anies) salah,” lanjutnya.

Ajaran Jokowi

Terkait ini, Wakil Kapten Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Jazilul Fawaid mengatakan, pertanyaan Anies soal kepemilikan Prabowo atas lahan seluas 340.000 hektare merupakan ajaran Jokowi pada debat Pilpres 2019. Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan terkait urusan personal Prabowo.

“Pemimpin Indonesia itu pemimpin di negara demokratis, semua boleh disampaikan. Jadi jangan baper (terbawa perasaan) sebagai calon pemimpin, baru gitu saja sudah (menganggap) serangan personal,” ujar Jazilul di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Deja Vu Anies dan Jokowi: Singgung 340.000 Hektare Tanah Prabowo, Dilaporkan ke Bawaslu

“Orang nanya lahan 340.000 hektar itu kan yang mengajari bertanya kan Pak Jokowi dulu, iya kan. Pak Anies cuma melanjutkan di sesi (debat) yang ini gitu loh,” katanya lagi.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, Anies melempar pertanyaan cerdas saat debat. Jazilul pun mengaku pihaknya tak ambil pusing soal komentar dan umpatan Prabowo terhadap Anies terkait ini.

“Ya itu pasti dirinya, dirinya mengatakan dirinya sendiri. Ya masa ada pertanyaan bodoh? Enggak ada, pertanyaan itu netral. Orang bertanya itu (lalu dianggap) itu pertanyaan bodoh, pertanyaan goblok, mungkin dia yang enggak bisa jawab,” ujar Jazilul.

Namun, Jazilul menilai bahwa Prabowo tidak memedulikan etika ketika menyampaikan umpatan yang dialamatkan ke Anies.

“Kayaknya sudah tidak lagi memperdulikan etik deh. Kan enggak bisa menjawab, setiap pertanyaan yang bernada mempertanyakan etik, tidak bisa jawab. Kayaknya kapasitas etiknya memang perlu, biarlah publik yang menilai,” katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com