JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara perihal temuan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI soal logistik Pemilu 2024 yang rusak.
Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat mempertanyakan persentase kerusakan logistik yang dirilis Bawaslu.
Sebab, Bawaslu tak mengumumkan berapa jumlah logistik yang rusak, melainkan hanya persentase wilayah kabupaten/kota yang ditemukan kerusakan logistik.
"Ya itu dari Bawaslu. Kita juga punya data sendiri. Kita kan yang melakukan dan melaksanakan. Ditemukan berapa banyak di tempat mana? Itu yang akan kita klarifikasi. Kita ada datanya juga kok," kata pria yang akrab disapa Drajat itu kepada wartawan pada Selasa (9/1/2024).
"Temuan banyak itu berapa dari total sekian miliar surat suara? Kan hanya ratusan, sebagian hanya 1.000 atau berapa kemarin," kata dia.
Baca juga: Bawaslu Temukan Persoalan Distribusi Logistik Pemilu Bermasalah di Banyak Wilayah
Ia mengeklaim bahwa KPU sedang mempelajari hal itu dan dalam waktu dekat akan menyampaikan ihwal temuan kerusakan logistik.
Drajat beralasan, kerusakan logistik yang ditemukannya justru menjadi bukti bahwa proses sortir yang dilakukan oleh KPU berjalan.
"Justru dengan sortir kita buktikan bahwa kita bekerja, ada surat suara yang tidak layak, itu kita sortir dan kita gantikan ke percetakan," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Bawaslu RI menemukan sejumlah masalah distribusi logistik Pemilu 2024.
"Pada prinsipnya Bawaslu ketika melakukan pengawasan itu dengan dasar melakukan standar dan prinsip tepat jumlah, kemudian tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien," kata anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda, dalam rilisnya pada Senin (8/1/2024).
Namun demikian, Bawaslu tak merilis jumlah logistik yang bermasalah, melainkan hanya cakupan kabupaten/kota tempat ditemukannya masalah logistik.
Berikut daftar masalah distribusi logistik Pemilu 2024 yang ditemukan Bawaslu sejauh ini:
Dalam distribusi logistik tahap 1 (13 September-11 November 2023), Bawaslu menemukan kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota (34,5 persen).
Baca juga: Anies Dilaporkan ke Bawaslu karena Serang Prabowo di Debat Capres
Hasil pengawasan, Bawaslu juga menemukan bilik suara rusak di 61 (11,9 persen) kabupaten/kota.
Lalu, ada tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 (24,1 persen) kabupaten/kota serta segel yang rusak di 30 (5,9 persen) kabupaten/kota.