Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Data Alutsista Tak Bisa Diumbar, Anies: Tinggal Jelaskan Saja Apa yang Bisa Dibuka, Simpel

Kompas.com - 09/01/2024, 14:42 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

GORONTALO, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut tak semua data berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) bisa dibuka ke publik.

Menurut Anies, jika demikian, seharusnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2 itu menyebutkan apa saja yang bisa dibuka dan tidak bisa dibuka.

"Ya tinggal dijelaskan saja, jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka, sederhana. Ini bisa dibuka ini tidak bisa dibuka, begitu. Simpel," kata Anies saat ditemui di Gorontalo, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Ungkit Pernyataan Anies soal Lahan, Prabowo: Itu Tanah Negara, Daripada Dikuasai Asing Lebih Baik Saya Kelola

Anies mengatakan, beberapa data yang ia sebut dalam debat capres Minggu (7/1/2024) juga tak semua bersifat rahasia.

Misalnya, soal perumahan TNI. Menurut Anies, data terkait rumah dinas bisa saja dibuka ke publik karena berkaitan dengan anggaran dan uang rakyat.

"Dan ketika bicara pembelian alutsista bekas, bahkan pembahasannya pun membicarakan harga yang kemahalan, dan ada catatan dari Kemenkeu, kan tidak dibicarakan tentang spesifikasi alatnya," tutur dia.

Anies meminta agar Prabowo Subianto tidak berlindung pada kerahasiaan data jika tak mampu menjawab pertanyaan.

"Harus bisa menjawab dan jangan berlindung dalam kerahasian ketika tidak bisa menjelaskan," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, tidak semua data soal pertahanan negara bisa dibuka di dalam forum terbuka seperti debat pemilihan presiden (pilpres).

Baca juga: Ajakan Prabowo Bahas Data Alutsista di Luar Debat Ditolak 2 Kubu Capres

Jokowi menyebutkan, memang banyak data pertahanan yang harus dirahasiakan karena menyangkut strategi sebuah negara.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista (alat utama sistem persenjataan) itu ada yang bisa terbuka, tapi memang banyak yang harus kita rahasiakan," ujar Jokowi di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

"Karena ini menyangkut strategi besar sebuah negara, enggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong enggak bisa. Enggak bisa," katanya lagi menegaskan.


Adapun calon presiden (capres) nomor urut 2 yang juga menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sempat diminta membuka sejumlah data terkait pertahanan dalam debat pilpres ketiga yang digelar pada Minggu (1/7/2024) malam.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo sama-sama meminta kepada Prabowo Subianto untuk membongkar sejumlah data pertahanan.

Sebagai contoh, data soal minimum essential force (MEF) dan pengadaan alustsista bekas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com