Anies Sebut Rasio Utang Idealnya di Bawah 30 Persen, Jokowi: UU Perbolehkan Maksimal 60 Persen

SERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rasio utang luar negeri Indonesia diperbolehkan hingga maksimal 60 persen dari gross domestic product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Presiden, ketentuan itu sesuai dengan aturan perundangan-undangan (UU) yang saat ini masih berlaku.

"Ya kalau kita, kita ini di pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara itu mengacu kepada UU. UU memang memperbolehkan sampai maksimal 60 persen," ujar Jokowi di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Selain itu, menurut Jokowi, utang luar negeri Indonesia saat ini masih di bawah 40 persen dari GDP.

Baca juga: Anies-Ganjar Minta Data Pertahanan Dipaparkan, Jokowi: Enggak Bisa Semua Dibuka seperti Toko Kelontong

Oleh karena itu, Jokowi memastikan bahwa kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini masih relatif aman.

"Kita juga harus melihat bahwa utang kita, dibandingkan dengan GDP itu masih, masih pada kondisi baik dan amanlah. Masih di bawah 40 (persen) kan," kata Jokowi.

Kepala Negara lantas membandingkan rasio utang luar negeri sejumlah negara di dunia yang mencapai ratusan persen.

Misalnya, ada negara dengan rasio utang luar negeri 260 persen, 220 persen, 120 persen dan 66 persen dari PDB.

"Di negara-negara besar itu sudah ada yang 260 persen, ada yang 220 persen. Ada yang di (negara) tetangga kita saya enggak sebut negaranya 120 (persen), ada yang 66 (persen) saya kira," ujar Jokowi.

Baca juga: Tanggapi Debat Capres, Jokowi: Saya Lihat Substansi Visi Tidak Terlihat, Justru Saling Menyerang

"Yang paling penting utang itu harus dipakai untuk kepentingan kepentingan produktif, yang bisa memberikan return kepada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan GDP kita dengan tahun ke tahun, periode ke periode. Yang paling penting itu," katanya lagi menegaskan.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan batas rasio utang terhadap PDB maksimal 60 persen dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, rasio utang luar negeri dapat dikatakan aman jika berada di bawah 30 persen terhadap PDB.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam debat ketiga pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/1/2024).

"Kita harus bisa mencapai maksimal angka 30 persen dari GDP sehingga kita aman," kata Anies.

Baca juga: Kala Anies, Prabowo, dan Ganjar Bicara Pengelolaan Utang buat Alutsista...