Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

TKN Prabowo-Gibran: Pertahanan Negara Bukan Cuma Militer, tapi Juga Ketahanan Pangan dan Energi

Kompas.com - 04/01/2024, 15:05 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, menyatakan, pihaknya tidak hanya memandang pertahanan dari sisi pertahanan militer. 

“Prabowo-Gibran sangat memahami pertahanan negara tidak terbatas hanya di urusan militer,” ungkapnya saat ditanya terkait persiapan jelang debat resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membahas isu pertahanan di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Budisatrio mengatakan, usaha mendorong kemandirian bangsa dalam pangan dan energi juga merupakan bagian penting dari pertahanan negara.

“Bukan cuma militer, kami mendorong bangsa jadi mandiri, baik dari mandiri energi dan pangan lewat swasembada. Ini yang sering dilupakan,” jelasnya dalam siaran persnya. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, salah satu program penting dari Prabowo-Gibran adalah mendorong kemandirian pangan dan energi secara bertahap.

Baca juga: Saat Kubu Prabowo Balas Kritik Cak Imin dan PDI-P soal Utang Pembelian Alutsista...

“Itu tertulis dalam visi misi Prabowo-Gibran, bahwa kami akan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada impor pangan, serta melakukan produksi dan pengolahan pangan di dalam negeri,” ujarnya. 

Dia menegaskan, pihaknya akan mengedepankan hilirisasi komoditas pangan dan pengembangan energi mandiri. 

Budisatrio menyebutkan, pasangan calon (paslon) capres-cawapres nomor urut dua itu akan melakukan modernisasi teknologi pertanian untuk menjamin pasokan produksi pangan.

Kemudian, Prabowo-Gibran akan menyempurnakan program Food Estate (lumbung pangan) yang sudah ada menjadi lumbung pangan yang terintegrasi dari desa, daerah, dan nasional. 

“Dalam lumbung pangan, harus terjadi industrialisasi pertanian, kami akan mengubah struktur pertanian tradisional menjadi industri pertanian berbasis teknologi di koperasi dan badan usaha desa,” ujarnya.

Baca juga: Jelang Debat Ketiga, Wakil Ketua TKN: Pak Prabowo Pasti Menguasai

Pimpinan Komisi IV DPR RI itu mengatakan, upaya tersebut mengambil contoh dari keberhasilan negara-negara Skandinavia, Norwegia, dan Finlandia.

Budisatrio menambahkan, hilirisasi komoditas pertanian juga akan dilakukan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan dan menciptakan industri kecil skala desa.

Hilirisasi itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja kelompok usaha tani, Koperasi Unit Desa (KUD), dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

“Tujuannya agar produk usaha tani di desa diolah menjadi barang jadi di desa sehingga petani desa mendapatkan nilai tambah karena pengolahan produk usaha tani mereka menjadi barang siap konsumsi,” terangnya.

Dalam hal swasembada energi, Budisatrio menjelaskan, Prabowo-Gibran berniat mengejar swasembada energi dengan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). 

Baca juga: Pembelian Alutsista Dikritik, TKN Prabowo-Gibran: Menunjukkan Pak Muhaimin Tak Paham Geopolitik

Cara mengurangi ketergantungan impor BBM dilakukan dengan mempercepat pengembangan dan peningkatan produksi Biosolar di dalam negeri.

“Untuk menghilangkan konsumsi BBM Solar dari pengadaan Impor, program ini juga sekaligus untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau,” jelasnya. 

Keponakan Prabowo itu menyebutkan, pengembangan ekonomi hijau dilakukan dengan mengalihkan konsumsi BBM dari minyak bumi ke BBM biofuel yang lebih ramah lingkungan. 

Untuk diketahui, krisis pangan dan energi yang terjadi di seluruh dunia menjadi ancaman bagi pertahanan nasional. 

Kondisi tersebut menjadi perhatian negara-negara dunia sejak konflik Ukraina dan Rusia pecah pada awal 2022.

Budisatrio mengatakan, rantai pasok pangan dan energi dunia terganggu ketika perang Ukraina-Rusia pecah yang membuat harga komoditas pangan dan energi melonjak tinggi. 

Baca juga: TKN: Pengecekan Kesehatan Gratis Setiap Tahun Jadi Program Utama Prabowo-Gibran

“Ini masih terjadi dan kemungkinan akan terjadi kembali karena kondisi geopolitik dunia masih belum stabil. Jadi kita harus siap, harus berdikari,” jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com