Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Pengecekan Kesehatan Gratis Setiap Tahun Jadi Program Utama Prabowo-Gibran

Kompas.com - 03/01/2024, 16:21 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan Prabowo sangat memperhatikan kesehatan masyarakat Indonesia.

Sehingga, Prabowo-Gibran memiliki program utama seperti pengecekan kesehatan gratis kepada masyarakat setiap tahunnya.

Hal tersebut ia sampaikan usai TKN Fanta (Pemilih Muda) Prabowo-Gibran melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat di Jakarta Barat.

Menurut Sara, pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan sebagai bentuk aksi nyata Prabowo-Gibran dalam menjamin kesehatan masyarakat di Indonesia.

Baca juga: Beda Pengakuan Warga di Cilincing soal Dimintai KTP dan KK oleh Babinsa Usai Didatangi Prabowo, Mana yang Benar?

"Pak Prabowo sangat concern untuk kesehatan. Itu kenapa di dalam visi misi Prabowo-Gibran ada salah satu program utama kami yaitu pengecekan kesehatan gratis setiap tahun untuk semua warga negara Indonesia," ujar Sara dalam keterangannya, Rabu (3/1/2024).

Sara menjelaskan, pelayanan kesahatan gratis untuk masyarakat telah rutin dilakukan Prabowo bersama Partai Gerindra sejak tahun 2012.

Dia menyebut pemberian layanan kesehatan gratis saat ini dilakukan dengan menyasar masyarakat lebih luas.

"Memang sudah kami lakukan sejak lama, karena di Gerindra pun sudah ada, Kesira namanya, Kesehatan Indonesia Raya. Dan kami secara rutin sudah melakukan pelayanan untuk pengecekan kesehatan gratis secara rutin," tuturnya.

Baca juga: Kubu Prabowo Klaim Program Makan Siang Gratis Dapat Respons Positif Masyarakat

Sementara itu, Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid mengatakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis diikuti 500 hingga 1.000 orang di setiap pelaksanaannya.

Hingga saat ini, pemeriksaan kesehatan gratis sudah dilakukan di 15 titik.

Arief menargetkan kegiatan ini akan terus dilakukan sampai titik ke 50, hingga memasuki masa tenang Pemilu 2024.

"Sampai saat ini kan sudah 15 titik. Kami targetnya itu mungkin bisa sampai 50 titik sampai daerah Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN)," jelas Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com