JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat yang mengalami intimidasi dari kelompok tertentu terkait persaingan politik dalam masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 diimbau tidak perlu menanggapi dengan konfrontasi atau melakukan perlawanan berlebihan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, setiap masyarakat yang sudah memenuhi syarat buat memberikan suara mempunyai kuasa penuh atas pilihannya saat pemungutan suara pada 14 Februari 2023 mendatang.
Baca juga: Mahfud Protes ke Ketua KPU soal Simulasi Surat Suara Hanya Tampilkan 2 Paslon
“Saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak, karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu (3/1/2024), seperti dikutip dari Kompas TV.
"Menurut saya, tidak apa-apa. Itu enggak usah dilawan terlalu berlebihan. Diiyakan saja,” sambung Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD Minta Masyarakat Pilih Pemimpin Pakai Hati Nurani
Mahfud mengatakan, kelompok yang bersaing dalam Pemilu dan Pilpres 2024 bisa saja menggunakan beragam cara supaya masyarakat mau memilih mereka.
Akan tetapi, kata Mahfud, pada akhirnya hanya masyarakat yang berwenang penuh terhadap pilihan politik mereka di dalam bilik suara.
Baca juga: Kritisi Simulasi Surat Suara Berisi 2 Paslon, TPN Ganjar-Mahfud: Ini Aneh
“Kembali ke hati nurani, karena 5 tahun ke depan, nasib rakyat dan negara ini ditentukan oleh sikap rakyat dalam pemilu. Jadi, memilih sesuai ketentuan konstitusi, yaitu bebas, memilih sendiri, langsung, tidak boleh diwakilkan, lalu semua ikut memenuhi syarat, dan bebas memilih siapa saja dan rahasia,” ujar Mahfud yang juga calon wakil presiden nomor urut 3.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.