Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Akan Ubah Program MEF Jadi NEF jika Menang Pilpres

Kompas.com - 03/01/2024, 19:17 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) disebut bakal mengubah program Minimum Essential Force (MEF) menjadi New Essential Force (NEF) apabila menang di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan juru bicara Tim Nasional (Timnas) Amin, Sukamta merespons persiapan debat pilpres yang bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik yang digelar pada Minggu (7/1/2024).

"Hari ini kita masih punya MEF yang akan berakhir di tahun 2024. Pak Anies membuat konsep berikutnya, kita tidak lagi MEF, tapi kita pakai new essential force, bukan minimum essential force," kata Sukamta dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: Anies: Bansos Dibeli dari Uang Pajak, Jangan Pernah Diklaim Bantuan Pribadi

Adapun yang dimaksud MEF ialah kekuatan pokok minimum tetap dalam bidang pertahanan. Program MEF sendiri akan berakhir pada 2024.

Sukamta menjelaskan, inti dari konsep NEF yang ditawarkan Anies ialah, ke depan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lebih berbasis pada fungsi dan adaptasi teknologi.

Menurutnya, pengadaan alutsista ke depan tidak melulu yang besar-besar, tetapi perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi alutsista itu sendiri.

Baca juga: Anies Janji Aktifkan Lagi Jalur Kereta Api di Sumbar Jika Jadi Presiden

Tak hanya itu, yang tak kalah penting adalah pengadaan dilakukan tidak terlalu rumit.

"Itu mungkin akan menjadi prioritas," ujar Sukamta.

Selain alutsista, Anies dan Muhaimin juga akan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai beranda bersama dari semua negara yang berkepentingan.

Hal ini tak lepas karena faktor tak kunjung berakhirnya konflik antara China dan Taiwan, termasuk konflik Laut China Selatan.

Sukamta mengatakan, Asia Tenggara ke depan akan dijadikan Anies dan Muhaimin sebagai kawasan yang ramah, damai, dan pusat pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga kita berharap ancaman dari ASEAN itu sudah tidak ada, karena ASEAN kita harapkan menjadi kawasan yang lebih damai, kebutuhan alutsista yang kita proyeksikan bisa kita tata dengan tidak lebih tergesa-gesa," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com