Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Kenang Kritik Rizal Ramli sebagai Obat yang Menyembuhkan

Kompas.com - 03/01/2024, 14:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya pakar ekonomi yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.

Moeldoko mendoakan agar almarhum bisa masuk surga.

"Saya selaku sahabat dan teman dekat, pada kesempatan ini ingin mengucapkan belasungkawa yang sedalam dalamnya atas wafatnya beliau. Saya berdoa mudah-mudahan alm masuk surga," ujar Moeldoko kepada wartawan di Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/1/2023).

Moeldoko mengaku punya kesan mendalam terhadap Rizal Ramli. Sebab dirinya kerap bertemu dengan mantan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Baca juga: Diidap Rizal Ramli Sebelum Meninggal, Apa Penyebab Kanker Pankreas? 

"Saya memahami beliau punya pandangan kritis khususnya pada pemerintah. Saya memandang itu sebagai sebuah obat yang bisa menyembuhkan, bagi saya secara pribadi, khususnya dalam menjalankan pemerintah ini pasti ada hal yang perlu dikritisi," ujar dia.

"Itu bagi kami di pemerintahan bukan sesuatu yang kita tolak. Tapi harus seperti itu, supaya seperti yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia," lanjut Moeldoko.

Adapun setelah memberikan keterangan pers kepada wartawan, dia langsung berangkat ke rumah duka almarhum Rizal Ramli di Jakarta Selatan pada Rabu siang.

Menurut Moeldoko, dia hadir untuk bertakziah mewakili KSP dan selaku teman dekat almarhum.

Baca juga: Mengenang Rizal Ramli dan 5 Kepretannya

Sebelumnya, Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa (2/1/2024).

Rizal wafat pukul 19.30 WIB di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kabar meninggalnya Rizal diungkap staf Rizal Ramli, Tri Wibowo Santoso.

Tri Wibowo juga mengonfirmasi meninggalnya Rizal Ramli karena sakit kanker pankreas. Sebelum meninggal dunia, almarhum sempat dirawat di rumah sakit.

Rizal adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2015-2016.

Sebelumnya, Rizal menjabat Menteri Keuangan periode 13 Juni hingga 23 Juli 2001 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Rizal juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 23 Agustus 2000 sampai 12 Juni 2001.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com