Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Selesai 2025, Jokowi: Yang Selesaikan Biar Presiden Baru

Kompas.com - 02/01/2024, 14:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penyelesaian program pemberian sertifikat tanah untuk masyarakat diperkirakan selesai pada 2025 mendatang.

Sehingga menurut dia, program itu akan diselesaikan oleh Presiden RI yang terpilih lewat pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Perkiraan saya kemarin kalau enggak ada (pandemi) Covid-19 itu (program sertifikat) pun rampung, tapi ada Covid jadi mundur. Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di seluruh Tanah Air," ujar Jokowi saat membagikan sertifikat untuk masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa (2/1/2024), sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Pesan Jokowi: Sertifikat Tanah Boleh Disekolahkan

"Yang selesaikan biar presiden baru. Ini kurang sitik (ini kurang sedikit), Kurang dikit, nggih (kurang sedikit ya)," lanjutnya.

Presiden lantas menjelaskan, pada 2015 seharusnya pemerintah menyelesaikan penyerahan sertifikat untuk 126 juta lahan.

Namun, saat itu pemerintah baru bisa menyelesaikan penerbitan sertifikat untuk 46 juta lahan.

Sehingga, masih ada 80 juta lahan yang belum punya sertifikat.

Baca juga: Saat Jokowi Hitung Penerima Sertifikat Tanah dari 1 Sampai 2.000 Orang...

Karena masih banyaknya lahan yang belum punya sertifikat resmi, lanjut Jokowi, menyebabkan sengketa lahan sering terjadi di tengah masyarakat.

Pada saat itu, kata Jokowi, dirinya bertanya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai berapa lembar sertifikat yang bisa diterbitkan dalam satu tahun.

"Saya cek ke BPN, setahun berapa keluarkan sertifikat? (Ada) 500.000 serifikat. Padahal yang belum 80 juta. Artinya bapak-ibu harus menunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat," tutur Jokowi.

"Mau? Siapa mau? tunjuk jari. (Harus) 160 tahun menunggu kalau kerja rutinitas 500.000 per tahun (untuk menyelesaikan) 80 juta, setahun 500.000 artinya 160 tahun bapak, ibu menunggu sertifikat," lanjutnya.

Oleh karenanya, Kepala Negara meminta penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat bisa dipercepat hingga 10 juta per tahun.

Baca juga: Rabu 27 Desember, Presiden Bagikan 5.000 Sertifikat Tanah di Jatim

Hasilnya sampai akhir Desember 2023 sudah ada total 101 juga sertifikat lahan diterbitkan untuk masyarakat. Sehingga menurut dia, sisa sertifikat yang harus diselesaikan hanya kurang sedikit lagi.

"Akhir tahun kemarin 101 juta sertifikat dari Sabang sampai Merauke. BPN tidak tidur, saya kasih target. Nyatanya bisa, dan sudah hampir selesai," ungkap Jokowi.

"Jadi kembali lagi ini bukti hak hukum atas tanah, kalau sampeyan (anda) pegang sertipikat ada yang ngaku-ngaku tanah saya buktinya ini, di sini ada semuanya. Nama, pemegang haknya siapa, luasnya juga di sini semuanya ada. Enggak bisa lagi digugat-gugat karena sudah ada hak tanah sertifikat," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com