Sebut Program Sertifikat Tanah untuk Rakyat Selesai 2025, Jokowi: Yang Selesaikan Biar Presiden Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penyelesaian program pemberian sertifikat tanah untuk masyarakat diperkirakan selesai pada 2025 mendatang.

Sehingga menurut dia, program itu akan diselesaikan oleh Presiden RI yang terpilih lewat pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Perkiraan saya kemarin kalau enggak ada (pandemi) Covid-19 itu (program sertifikat) pun rampung, tapi ada Covid jadi mundur. Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di seluruh Tanah Air," ujar Jokowi saat membagikan sertifikat untuk masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa (2/1/2024), sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.

"Yang selesaikan biar presiden baru. Ini kurang sitik (ini kurang sedikit), Kurang dikit, nggih (kurang sedikit ya)," lanjutnya.

Presiden lantas menjelaskan, pada 2015 seharusnya pemerintah menyelesaikan penyerahan sertifikat untuk 126 juta lahan.

Namun, saat itu pemerintah baru bisa menyelesaikan penerbitan sertifikat untuk 46 juta lahan.

Sehingga, masih ada 80 juta lahan yang belum punya sertifikat.

Karena masih banyaknya lahan yang belum punya sertifikat resmi, lanjut Jokowi, menyebabkan sengketa lahan sering terjadi di tengah masyarakat.

Pada saat itu, kata Jokowi, dirinya bertanya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai berapa lembar sertifikat yang bisa diterbitkan dalam satu tahun.

"Saya cek ke BPN, setahun berapa keluarkan sertifikat? (Ada) 500.000 serifikat. Padahal yang belum 80 juta. Artinya bapak-ibu harus menunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat," tutur Jokowi.

"Mau? Siapa mau? tunjuk jari. (Harus) 160 tahun menunggu kalau kerja rutinitas 500.000 per tahun (untuk menyelesaikan) 80 juta, setahun 500.000 artinya 160 tahun bapak, ibu menunggu sertifikat," lanjutnya.

Oleh karenanya, Kepala Negara meminta penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat bisa dipercepat hingga 10 juta per tahun.

Hasilnya sampai akhir Desember 2023 sudah ada total 101 juga sertifikat lahan diterbitkan untuk masyarakat. Sehingga menurut dia, sisa sertifikat yang harus diselesaikan hanya kurang sedikit lagi.

"Akhir tahun kemarin 101 juta sertifikat dari Sabang sampai Merauke. BPN tidak tidur, saya kasih target. Nyatanya bisa, dan sudah hampir selesai," ungkap Jokowi.

"Jadi kembali lagi ini bukti hak hukum atas tanah, kalau sampeyan (anda) pegang sertipikat ada yang ngaku-ngaku tanah saya buktinya ini, di sini ada semuanya. Nama, pemegang haknya siapa, luasnya juga di sini semuanya ada. Enggak bisa lagi digugat-gugat karena sudah ada hak tanah sertifikat," tambahnya.