Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaleidoskop 2023: Operasi Pembebasan Pilot Susi Air yang Belum Tuntas...

Kompas.com - 01/01/2024, 10:46 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Krisiandi

Tim Redaksi

Penerbangan itu membawa bahan makanan, obat-obatan, membantu transportasi warga hingga membawa bantuan untuk anak-anak Papua.

"Di semua tempat bisa saya bantu. Saya cuci luka anak anak, saya sekolahkan anak-anak Papua. Kenapa pesawat saya dibakar? Pilot saya diculik. Apa, apa kejahatan saya sehingga mereka jahati saya seperti ini?" kata Susi.

Baca juga: Murka Susi Pudjiastuti Pilotnya Disandera KKB: Apa Dosa dan Salah Saya

Ia lantas menceritakan, sempat merasa senang setelah pihak KKB menyatakan ingin bernegosiasi dengan TNI dan Polda Papua. Namun, dua hari kemudian, ada dua pasukan TNI yang ditembak oleh KKB.

"Itu kan apa? Katanya mau negosiasi tapi kalian bunuh putra-putra bangsa. Saya jadi lebih marah lagi. Mau diambil apa? Sementara orang lain yang cari untung saja di Papua kalian biarkan," ujar Susi.

Minta tebusan

Setelah beberapa bulan penyanderaan, KKB pimpinan Egianus Kogoya sempat disebut meminta tebusan untuk proses pembebasan pilot Susi Air. Permintaan tebusan itu dilontarkan Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.

Menurut dia, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi lewat proses negosiasi. Benny menuturkan, pemerintah daerah sedang menyiapkan uang yang diminta Kogoya.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya. Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis," kata Benny, seperti dikutip dari Kompas TV, 2 Juli 2023.

Baca juga: KKB Disebut Minta Tebusan Rp 5 Miliar, TB Hasanuddin: Kalau Tunduk, Berarti Negara Tunduk ke Perompak

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB Egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," ujar dia.

Namun, kemudian, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri meluruskan itu dan mengatakan KKB tidak pernah meminta uang tebusan.

Menko Polhukam Mahfud MD pun sempat angkat bicara soal tebusan uang Rp 5 miliar tersebut.

Mahfud mengaku tidak mengetahui soal permintaan uang tebusan tersebut.

Baca juga: Soal Tebusan Rp 5 M untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Mahfud: Kalau Minta ke Saya, Saya Bilang Tidak

“Tidak tahu saya, karena saya tidak ikut menerangkan itu,” kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 11 Juli 2023.

Hanya, Mahfud mengatakan bahwa dirinya tidak akan memenuhi permintaan semacam itu, jika KKB mengajukan kepada dirinya.

“Kalau kepada saya tidak minta. Kalau minta ke saya, saya bilang tidak. Gitu saja. Saya tidak minta,” ucap Mahfud.

Yudo serahkan ke Agus

Hingga Yudo pensiun sebagai Panglima TNI, proses pembebasan pilot Susi Air belum membuahkan hasil.

Yudo pun menyerahkan kasus pilot Susi Air kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto, Panglima TNI pengganti dirinya.

“Ya tentunya apa-apa yang telah kami lakukan, yang kami deteksi, yang telah kami prediksi, semuanya tentunya nanti akan saya serahkan pada Jenderal Agus subiyanto untuk ditindaklanjuti, terutama para komandan dan panglima yang di lapangan,” kata Yudo usai acara penghargaan bagi prajurit di Balai Samudra, Jakarta Utara, 13 November 2023.

Baca juga: 10 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB, Panglima Agus: Kita Kedepankan Operasi Teritorial

Yudo juga mengaku proses pembebasan pilot Susi Air yang belum rampung tidak menjadi beban dirinya selepas pensiun.

“Ya bagi saya tidak ada beban. Tidak ada beban, karena memang ini tugas yang sudah saya laksanakan selama kepemimpinan saya,” ujar Yudo.

Sementara itu, Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya akan mengedepankan operasi teritorial untuk mengupayakan pembebasan pilot Susi Air. Hal tersebut disampaikan Agus Subiyanto usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI di Istana Negara, 22 November 2023.

Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Panglima TNI Agus Subiyanto Sebut Akan Pakai Smart Power

"Kita akan melibatkan Forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) di sana untuk komunikasi, berkomunikasi, itu saja. Makanya ke depan kita kedepankan operasi teritorial," ujar Agus.

"Mudah mudahan dengan langkah itu ada kabar lah, mudah-mudahan (dari) saudara Philips yang ada di sana," katanya lagi.

Agus mengatakan bahwa operasi teritorial juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com