Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinamika NU dan Deretan Pengurus yang Dicopot Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 31/12/2023, 21:18 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

"(Pencopotan) itu memang aturan organisasi bahwa tidak boleh merangkap jabatan dalam pengurus harian PBNU dengan jabatan di parpol," kata Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi kepada Kompas.com, Rabu (13/12/2023).

Fahrur menuturkan, PBNU telah memberi waktu kepada Nusron dan Nasyirul untuk memilih dan menentukan sikap agar tidak rangkap jabatan dengan partai politik.

Hasilnya, Nusron dan Nasyirul dicopot dari posisi pengurus harian PBNU, tetapi menjabat sebagia ketua lembaga di bawah naungan PBNU.

Baca juga: Nusron Wahid Diberhentikan dari Ketua PBNU karena Rangkap Jabatan

Mereka tetap diberi amanat tugas di lingkup lembaga di bawah jajaran PBNU semisal Pak Nusron menjadi ketua lembaga pertanian," kata Fahrur.

Ia pun menegaskan bahwa pencopotan ini tidak berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2024 di mana Nusron merupakan sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Ini tidak ada kaitan dengan pilpres, murni aturan organisasi agar NU tidak terikat dengan partai politik manapun," ujar Fahrur.

Baca juga: Diberhentikan dari Ketua PBNU, Nusron Wahid: Ikuti Saja, Santri Enggak Boleh Bantah

Menunggu

Soal sikap politik dalam Pemilu dan Pilpres 2024, PBNU menyatakan menunggu keputusan dari Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar.

Hal itu dia sampaikan dalam pembukaan Rakernas Fatayat NU yang disiarkan melalui kanal YouTube TVNU, Senin (2/10/2023).

"Soal yang lain-lain misalnya soal politik dan lain-lain sudahlah, ikuti saja saya, kita nunggu Rais Aam," ucap dia.

Gus Yahya mengatakan, ia sudah diberikan pesan agar menunggu keputusan dari Rais Aam untuk memutuskan arah dukungan PBNU.

Baca juga: Erick Thohir Resmi Jadi Pengurus PBNU, Gantikan Ulil Abshar

"Kemarin sudah dibilang sama Rais Aam to kemarin, ya udah kita nunggu aja. Saya aja sudah disuruh nunggu masa kalian enggak nunggu. Kita nunggu saja sudah, enak," ucapnya kepada para Fatayat NU.

Gus Yahya kemudian menekankan bahwa politik tak lagi jadi kepentingan utama PBNU. PBNU saat ini lebih bercorak pada organisasi Islam yang turun langsung memberikan perubahan tanpa terafiliasi dengan politik praktis.

Dia menyebut Pemilu 2024 bukan kepentingan utama dan bisa diibaratkan hanya sebatas simbol estafet kepemimpinan di Indonesia.

"Karena yang penting soal politik ini, yang penting kan kita lewat dengan selamat, itu aja yang penting," tuturnya.

Baca juga: Yenny Wahid Cuti dari PBNU Usai Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

"Ini cuma tempat lewatan saja, ini bukan pusat kepentingan kita. Karena positioning Nahdlatul Ulama sudah bergeser tidak lagi politik," pungkas dia.

(Penulis: Achmad Faizal, Nugraha Perdana, Singgih Wiryono, Ardito Ramadhan | Editor: Pythag Kurniati, Reni Susanti, Dani Prabowo, Krisiandi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com