Soal Surat Suara Prematur di Taiwan, Ganjar Minta Komisi II Panggil KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku dirinya langsung meminta Anggota Komisi II DPR RI untuk melakukan klarifikasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI usai terungkapnya puluhan ribu surat suara di Taiwan yang dikirim di luar jadwal.

Hal ini disampaikan Ganjar ketika menyinggung soal potensi kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) di acara konsolidasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

"KPU menyatakan ribuan surat suara dikirim lebih awal di Taiwan. Saya langsung bilang, Komisi II, panggil KPU segera klarifikasi," kata Ganjar.

Ganjar yang juga eks pimpinan Komisi II berpandangan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus memberikan penjelasan secara profesional tentang apa yang terjadi di Taiwan.

Baca juga: Polemik Surat Suara Prematur di Taiwan, KPU Tak Sepakat Saran Bawaslu

Menurutnya, profesionalisme KPU dalam menyelenggarakan Pemilu baik di dalam negeri maupun di luar negeri harus dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, Ganjar meminta dukungan partai politik pengusung seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memanggil KPU agar dapat penjelasan lengkap dan utuh.

"KPU nyatakan surat suara di Taipei (Taiwan) tidak sah. Kenapa bisa lolos? profesionalisme mesti dipertanggungjawabkan," kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.

"Kita punya PDI-P yang ada di parlemen, kita punya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) di parlemen untuk bisa bertanya itu meminta pertanggungjawaban," ujarnya lagi.

Baca juga: Kisruh Pengiriman 62.552 Surat Suara di Luar Jadwal di Taiwan

Ganjar mengatakan, tim pemenangan sudah menyiapkan tim IT untuk memantau Pemilu 2024, termasuk mencegah terjadinya kecurangan. Ia pun mewanti-wanti agar tidak ada pihak-pihak yang berbuat curang demi mencapai kemenangan.

"Maka tim teknis Pemilu siapkan posko khusus untuk mantengin ini, melihat distribusi surat suara, agar kita bisa memantau dan nanti IT kita akan memantau untuk bisa menangkap (kecurangan) itu. Yang akan curang, kami sedang memantau kalian! dan kami mengerti soal ini," kata Ganjar.

Diberitakan sebelumnya, KPU RI mengaku telah menerima surat klarifikasi Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taiwan terkait permohonan maaf dan penjelasan di balik pengiriman puluhan ribu surat suara secara prematur kepada pemilih di Taiwan via pos.

"Pertama, pemilih kita di Taipei atau Taiwan sebagian besar atau didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam jumpa pers pada 26 Desember 2023.

Baca juga: Bawaslu Minta 62.000 Surat Suara di Taiwan yang Dikirim Prematur ke Pemilih Tak Dianggap Rusak

Warga yang menjadi pekerja migran itu menghadapi kondisi yang beragam soal aturan dari penyedia kerja.

"Ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali dan satu bulan sekali," ujar Hasyim.

"Kemudian, terdapat Chinese New Year di Taiwan pada tanggal 8-14 Februari 2024, di mana kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali, terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau satu minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terakhir," katanya lagi.