Soal Surat Suara Prematur di Taiwan, Ganjar Minta Komisi II Panggil KPU

Hal ini disampaikan Ganjar ketika menyinggung soal potensi kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) di acara konsolidasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

"KPU menyatakan ribuan surat suara dikirim lebih awal di Taiwan. Saya langsung bilang, Komisi II, panggil KPU segera klarifikasi," kata Ganjar.

Ganjar yang juga eks pimpinan Komisi II berpandangan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus memberikan penjelasan secara profesional tentang apa yang terjadi di Taiwan.

Menurutnya, profesionalisme KPU dalam menyelenggarakan Pemilu baik di dalam negeri maupun di luar negeri harus dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, Ganjar meminta dukungan partai politik pengusung seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memanggil KPU agar dapat penjelasan lengkap dan utuh.

"KPU nyatakan surat suara di Taipei (Taiwan) tidak sah. Kenapa bisa lolos? profesionalisme mesti dipertanggungjawabkan," kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.

"Kita punya PDI-P yang ada di parlemen, kita punya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) di parlemen untuk bisa bertanya itu meminta pertanggungjawaban," ujarnya lagi.

Ganjar mengatakan, tim pemenangan sudah menyiapkan tim IT untuk memantau Pemilu 2024, termasuk mencegah terjadinya kecurangan. Ia pun mewanti-wanti agar tidak ada pihak-pihak yang berbuat curang demi mencapai kemenangan.

"Maka tim teknis Pemilu siapkan posko khusus untuk mantengin ini, melihat distribusi surat suara, agar kita bisa memantau dan nanti IT kita akan memantau untuk bisa menangkap (kecurangan) itu. Yang akan curang, kami sedang memantau kalian! dan kami mengerti soal ini," kata Ganjar.

"Pertama, pemilih kita di Taipei atau Taiwan sebagian besar atau didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam jumpa pers pada 26 Desember 2023.

Warga yang menjadi pekerja migran itu menghadapi kondisi yang beragam soal aturan dari penyedia kerja.

"Ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali dan satu bulan sekali," ujar Hasyim.

"Kemudian, terdapat Chinese New Year di Taiwan pada tanggal 8-14 Februari 2024, di mana kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali, terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau satu minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terakhir," katanya lagi.

Berdasarkan pertimbangan itu, PPLN Taiwan mengirim lebih dulu surat suara kepada pemilih yang tercatat akan memberikan suara via pos. Hasyim mengakui tindakan ini tidak cermat.

"Yang mereka khawatirkan adalah soal pengiriman balik dari pemilih kepada PPLN. Sesungguhnya, kalau dihitung masih ada waktu (tanpa perlu mengirim secara prematur), karena apa, penghitungan surat suara yang metode pos itu masih bisa dihitung sampai hari terakhir yaitu tanggal 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara ditutup," ujar Hasyim.

Akan tetapi, secara total sudah 62.552 surat suara yang telah dikirim secara prematur ke 31.276 pemilih di Taiwan.

Situasi ini juga direkam oleh salah seorang pemilih di Taiwan yang telah mendapatkan amplop berisi dua surat suara (pilpres dan pileg DPR RI) itu. Video tersebut viral di media sosial.

Hasyim menjelaskan bahwa pemilihan di luar negeri memang diselenggarakan lebih awal (early voting), tetapi terjadi kesalahan distribusi oleh panitia PPLN Taiwan.