Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Prabowo Minta Unhan Kaji Solusi Rumah Warga yang Terdampak Kenaikan Air Laut

Kompas.com - 30/12/2023, 20:49 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta satuan tugas (satgas) Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengkaji permasalahan kenaikan air laut yang berdampak pada pemukiman warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Hal itu dilakukan untuk memberikan solusi bagi masyarakat terdampak.

"Saya (juga) perintahkan satgas membantu perumahan murah untuk rakyat di daerah yang terdampak kenaikan permukaan air laut,” kata Prabowo saat meresmikan lima titik bantuan sumber air bersih di Desa Karanganyar, Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023), seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di Survei CSIS dan Indikator, TKN Optimistis Menang Satu Putaran

Prabowo melanjutkan bahwa saat ini, Unhan sedang melakukan riset dan kajian teknologi yang dapat membantu masyarakat di pesisir laut. Sebab, permasalahan itu harus diatasi sesegera mungkin.

"Naiknya permukaan (air) laut ke atas sehingga banyak (rumah) rakyat kita yang tergenang. Ini harus kita atasi, kita bantu. Unhan sedang melakukan riset, mengkaji teknologi yang baik untuk mengatasi ini," ujarnya.

Selain itu, Prabowo telah membentuk satgas Unhan untuk menggali dan mengalirkan air bersih di berbagai daerah Indonesia. Proyek ini merupakan bentuk pengabdian terhadap masyarakat.

Di Kabupaten Sukabumi, lima titik sumber air yang diresmikan Prabowo tersebar di di Desa Karangmekar, Desa Purabaya Pasir Batok, serta Desa Citamiang. Masing-masing desa ini mendapatkan bantuan satu sumber air bersih. Kemudian, dua sumber air bersih lain berada di Desa Karanganyar.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di Survei Indikator dan CSIS, TKN Harap Kampanye Bisa Lebih Efektif

Hingga kini, sebanyak 110 titik bantuan sumber air sudah diresmikan. Sumber air ini tersebar di Indonesia, seperti di Sumba, Lombok, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura.

Proyek tersebut telah dinikmati puluhan ribu masyarakat di berbagai daerah. Sebanyak 142 titik air bersih lain sedang dikerjakan dan akan segera diresmikan

Bagikan cokelat

Saat berkunjung di Desa Karanganyar, Prabowo dikerumuni oleh anak-anak dan warga setempat. Antusiasme masyarakat terlihat dari awal kedatangan Prabowo hingga calon berpamitan dan memasuki mobil.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menyempatkan diri berinteraksi dengan warga serta berbagi cokelat.

Prabowo membagikan cokelat kepada masyarakat saat berkunjung ke Desa Karanganyar, Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023).DOK. Kemenhan Prabowo membagikan cokelat kepada masyarakat saat berkunjung ke Desa Karanganyar, Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023).

Prabowo yang sudah ada di dalam mobil membuka sunroof dan memberikan cokelat kepada warga dan anak-anak.

“Pak Prabowo, mau Pak!” teriak para warga.

Baca juga: Hadiri Deklarasi Gempita di Bandung, Prabowo Ajak Masyarakat Berpolitik

Prabowo menoleh ke sisi kiri dan sisi kanan untuk berbagi cokelat. Ia membagikan banyak cokelat kepada warga yang berusaha meraih tangannya.

“Dapat cokelat dari Pak Prabowo!” kata salah seorang warga yang mendapatkan cokelat.

Masyarakat yang mendapatkan cokelat tampak antusias memamerkannya kepada warga lain. Selain ibu-ibu, para bapak juga menggendong anaknya agar sejajar dengan posisi Prabowo untuk mendapatkan cokelat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com