Visi Transformasi Birokrasi Capres-Cawapres

MEWUJUDKAN perubahan gerak dan kerja birokrasi ke arah yang lebih efektif, efisien, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat menjadi upaya strategis yang menjadi prioritas semua presiden dan wakil presiden pasca-Reformasi.

Mulai dari intervensi regulasi, kelembagaan, hingga pemenuhan kesejahteraan pegawai dalam bentuk material maupun nonmaterial.

Berbagai capaian telah diraih sejauh ini. Apabila dilihat dari capaian Indonesia pada Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) yang dikeluarkan Bank Dunia selama dua puluh tahun terakhir, Indonesia berhasil meningkatkan kedudukannya sebagai negara dengan efektivitas pemerintahan yang cukup tinggi.

Skor Indonesia 66,04 tahun 2023, yang menempatkan pada peringkat 74 dari 214 negara. Di antara negara jiran di Asia Tenggara, Indonesia berhasil melampaui capaian Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Dari capaian Indeks Pengembangan Pemerintahan Elektronik (e-Government Development Index) yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga berhasil bertengger pada peringkat ke-77 dengan skor 0.716 dari 1 poin, masuk ke dalam lima besar di antara negara-negara Asia Tenggara, bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam.

Namun demikian, berbagai capaian keberhasilan tersebut masih banyak meninggalkan pekerjaan rumah krusial.

Koordinasi inter maupun antarinstansi di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih belum berjalan mulus, mengonfirmasi temuan lawas bahwa koordinasi merupakan salah satu permasalahan tertua dari organisasi sektor publik.

Selain itu, format pembagian dan penyelenggaraan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah belum tuntas.

Desentralisasi administrasi dan politik masih belum mampu mendorong peningkatan kapasitas birokrasi serta administrasi pemerintahan secara merata, malah justru melahirkan raja-raja kecil dengan dinasti politiknya di daerah.

Di sisi lain, periode kepemimpinan nasional tahun 2024-2029 ke depan dan selanjutnya hingga 2045 merupakan masa-masa krusial yang menentukan lepas-tidaknya Indonesia dari jerat negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang telah mendera selama tiga puluh tahun terakhir.

Dalam hal ini, di samping pelaksanaan transformasi struktural di sektor ekonomi, transformasi birokrasi dan reformasi regulasi turut menjadi inisiatif strategis yang potensial melepas Indonesia dari jeratan tersebut.

Merujuk hal tersebut, bagaimana visi transformasi birokrasi dari tiga pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang tergambar dalam dokumen Visi-Misi mereka yang telah beredar luas di masyarakat?

Digital, digital, digital

Jika dicari menggunakan kata ‘birokrasi’, masing-masing pasangan calon setidaknya telah memajukan narasi reformasi birokrasi dan penyempurnaan cara kerja birokrasi menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dalam dokumen Visi-Misi yang disusun.

Pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengusung gagasan birokrasi profesional dan melayani, dengan penegakan prinsip meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), percepatan transformasi digital, dan perbaikan sistem kesejahteraan ASN.

Selanjutnya, pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memajukan ide reformasi tata kelola pemerintahan, melalui penguatan birokrasi berdasarkan strategi pembangunan, perluasan akses pendidikan bagi ASN, dan pengembangan sistem ‘smart government’.

Terakhir, pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelontorkan visi pemerintahan yang bersih dan tulus melayani rakyat, melalui penguatan Mal Pelayanan Publik, Lapor Presiden, digitalisasi pemerintahan, dan kesejahteraan ASN.

Yang menarik dari ketiga untaian gagasan tersebut adalah kesepahaman dari semua calon bahwa transformasi digital pemerintahan merupakan akselerator dari upaya perbaikan dan penguatan reformasi birokrasi ke depan.

Memang bukan hal baru mengingat konsep Pemerintahan Elektronik (Electronic Government) maupun Pemerintahan Digital (Digital Government) dapat dilacak kelahirannya setidaknya sejak awal dekade 2000-an, namun tetap menjadi relevan jika dikaitkan dengan konteks Indonesia masa kini.

Merujuk pada laporan We Are Social “Digital 2023: Indonesia”, hingga Januari 2023, lebih kurang 212 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet atau 77 persen dari populasi penduduk Indonesia–meningkat tiga kali lipat dibanding jumlah pengguna internet di tahun 2013 di angka 70 juta penduduk.

Di samping itu, 167 juta penduduk Indonesia saat ini juga merupakan pengguna aktif media sosial atau 60 persen dari populasi yang ada.

Praktik pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lewat berbagai bentuknya juga menjadi jamak setelah pandemi Covid-19 menyergap Tanah Air, mulai dari telekonferensi, pelayanan publik nirtatap muka berbasis aplikasi maupun sistem, hingga perubahan cara dan norma kerja birokrat berbasis digital yang dapat dilakukan dari mana saja (work from anywhere).

Berbagai kebijakan dan regulasi telah disahkan guna memperkuat transformasi digital pemerintahan.

Terakhir, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, sebagai upaya membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengutamakan semangat integrasi dan interoperabilitas.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 turut pula menegaskan urgensi transformasi digital pemerintahan yang bersandar pada tiga area kritikal: akses, keterjangkauan, dan kapasitas sumber daya manusia.

Maka berangkat dari hal di atas, penting bagi tiap pasangan calon untuk mampu membayangkan bentuk utilisasi modalitas yang sudah ada tersebut sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh ke depan.

Tidak hanya dalam menjawab permasalahan transformasi digital pemerintahan saat ini seperti kesenjangan digital dan interoperabilitas data, melainkan juga tantangan masa depan seperti adopsi teknologi mutakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkembang sedemikian cepat.

Harapannya, transformasi birokrasi yang berlandaskan pada digitalisasi pemerintahan tidak hanya berhenti sebagai jargon yang sering diucapkan–dan dijanjikan–tanpa arah yang jelas, tetapi menjadi wahana terbaik untuk membangun ‘kemampuan memprediksi’ (predictive capacity) pemerintah di tengah perkembangan dan ketidakmenentuan yang ada.

Mengutip kalimat legendaris dari jurnalis Perancis Émile de Girardin (1802-1881), “To govern is to foresee: To foresee nothing is not to govern but to run to one’s ruin”. Memerintah adalah meramalkan. Tanpanya sama saja membawa pemerintahan ke tubir kehancuran.