Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Fahira Idris: Indonesia Takkan Maju Selama Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tinggi

Kompas.com - 30/12/2023, 15:42 WIB
Dwi NH,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Fahira Idris mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mencapai status sebagai negara maju selama tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi.

Menurutnya, visi Indonesia menuju generasi emas tidak akan terwujud selama perempuan dan anak-anak masih mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik psikologis, fisik, maupun seksual.

"Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju selama angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Besarnya populasi perempuan adalah daya ungkit kemajuan bangsa ini. Sementara, anak-anak yang terbebas dari kekerasan menjadi jalan Indonesia Emas 2045," ujar aktivis perempuan dan perlindungan anak itu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/12/2023).

Baca juga: Timnas Amin Yakin Anies Bisa Hadapi Debat Ketiga Capres Soal Pertahanan

Pernyataan tersebut disampaikan Fahira sebagai tanggapan terhadap pembahasan Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang tidak mengakomodasi isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu subtema.

“Saya menyayangkan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak menjadi salah satu bahasan atau subtema dalam Debat Pilpres 2024. Padahal, isu ini sangat penting,” imbuhnya.

Fahira juga menyoroti dampak jangka menengah dan panjang dari peningkatan persentase kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia.

Jika tren tersebut terus meningkat, kata dia, capaian derajat kehidupan masyarakat yang berkualitas sebagai salah satu ciri negara maju tidak akan pernah terwujud.

Baca juga: Energi Terbarukan di Negara Berkembang 4 Kali Lebih Mahal daripada Negara Maju

Fahira menilai, pengecualian isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai subtema dalam Debat Pilpres 2024 menunjukkan bahwa isu ini belum sepenuhnya menjadi fokus utama, baik dalam kebijakan negara maupun dalam diskursus publik.

Padahal, tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan permasalahan yang rutin dilihat, didengar, dibaca, dirasakan, dan dihadapi oleh masyarakat.

Fahira menekankan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam komunitas masyarakat. Meski demikian, mereka juga menjadi kunci bagi kemajuan Indonesia.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: 5 Film Indonesia Terbaik

Dengan jumlah perempuan yang mendekati 50 persen dari total penduduk Indonesia, keberadaan mereka menjadi kekuatan krusial untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan perempuan harus diutamakan.

Fahira juga menganggap bahwa melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa generasi penerus yang tangguh akan membangun Indonesia ke depan.

Penyusunan blueprint

Pada kesempatan tersebut, Fahira mengungkapkan bahwa salah satu isu krusial terkait perlindungan anak yang perlu mendapatkan perhatian dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah penyusunan blueprint perlindungan anak Indonesia yang progresif.

Baca juga: TPN Minta Proses Hukum Capres, Cawapres, Caleg dan Tim Kampanye Ditunda

Blueprint tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan tindakan komprehensif untuk mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Sementara untuk perempuan, salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan adalah program dan aksi pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, serta penegakan hukum.

Penting juga untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Di samping itu, perempuan perlu diberdayakan lebih maksimal.

Baca juga: Jokowi Didesak Cabut Regulasi yang Tidak Melindungi Perempuan Pesisir

“Satu hal yang juga harus menjadi pemahaman bersama adalah kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan fenomena gunung es karena jumlah kasus yang terjadi lebih tinggi daripada yang terlaporkan,” ucap Fahira yang juga merupakan calon legislatif (caleg) DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta pada Pemilu 2024.

Oleh karena itu, ia berharap, setiap capres di masa depan dapat memiliki program-program progresif yang fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com