Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Nur Ramadhan
Peneliti

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Distribusi Logistik Pemilu: Pertaruhan KPU dan Legitimasi Pemilu 2024

Kompas.com - 30/12/2023, 09:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Hal ini mencakup pemetaan risiko yang komprehensif dan perencanaan yang matang untuk menghindari terulangnya kesalahan serius yang dapat merusak kepercayaan publik.

Dalam memastikan logistik pemilu tersedia tepat waktu dan tepat sasaran, KPU harus mengutamakan pemetaan risiko dan pembelajaran dari pengalaman Pemilu 2019.

Evaluasi mendalam terhadap keberhasilan dan kegagalan pada pemilu sebelumnya menjadi kunci untuk meningkatkan proses penyelenggaraan.

Dengan mengambil langkah-langkah preventif dan memanfaatkan pembelajaran dari masa lalu, KPU dapat membangun fondasi kokoh untuk menjalankan tugasnya dalam pemilu mendatang dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas demokrasi.

Pengawasan Bawaslu dinanti

Bawaslu memiliki peran krusial dalam mengawasi penyediaan logistik pemilu dengan cermat. Proaktif dalam pengawasan menjadi suatu keharusan, terutama mengingat tahapan penyediaan logistik pemilu memiliki dampak besar terhadap integritas dan kelancaran proses demokrasi.

Dalam konteks ini, pengawasan Bawaslu bukan hanya menjadi harapan publik, tetapi juga menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam tahapan ini adalah kunci untuk membentuk kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Tahapan penyediaan logistik pemilu memiliki dampak signifikan. Oleh karena itu, pengawasan Bawaslu sangat dinanti.

Bawaslu perlu memiliki langkah-langkah strategis yang matang untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

Ini mencakup penguatan koordinasi dengan penyelenggara pemilu, peningkatan kapasitas dalam penggunaan teknologi untuk pemantauan, dan penerapan langkah-langkah preventif guna mengatasi potensi masalah sebelum menjadi permasalahan yang lebih besar.

Kejadian di Taipei menjadi momentum penting bagi Bawaslu untuk menunjukkan keberlanjutan komitmennya dalam menjaga integritas proses demokratisasi.

Bawaslu harus menangani dugaan pelanggaran administrasi dengan tegas dan transparan. Keberhasilan Bawaslu dalam menangani kasus ini akan memberikan kepastian kepada pemilih bahwa setiap potensi pelanggaran akan ditindaklanjuti secara serius.

Hal ini akan berkontribusi memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com