Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Survei CSIS, Cak Imin Bersyukur karena Elektabilitasnya Naik

Kompas.com - 28/12/2023, 19:19 WIB
Singgih Wiryono,
Nursita Sari

Tim Redaksi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku bersyukur dengan hasil survei Centre of Strategic and International Studies (CSIS) yang menempatkan elektabilitas dia dan pasangannya, capres Anies Baswedan, di posisi kedua.

Namun demikian, menurut Cak Imin, elektabilitas mereka dalam hasil survei CSIS masih lebih rendah dari survei internal yang dilakukan oleh tim Anies-Muhaimin.

"Bersyukur (karena elektabilitas) kami naik kan, tapi di survei-survei (internal), lebih dari itu kenaikan kami," ujar Cak Imin saat ditemui di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).

Baca juga: Survei CSIS: Elektabilitas Prabowo-Gibran 43,7 Persen, Anies-Muhaimin 26,1 Persen, Ganjar-Mahfud 19,4 Persen

Namun, ia memaklumi dinamika survei yang punya objektivitas dan subjetivitas sendiri.

Karena itu, Cak Imin menganggap hasil survei sebagai motivasi untuk terus meningkatkan elektabilitas Anies-Muhaimin.

"Survei cambuk (untuk) evaluasi, motivasi untuk bekerja lebih keras lagi," kata dia.

Selain itu, Cak Imin juga meyakini elektabilitasnya dan Anies akan semakin kuat seiring dengan meningkatkan elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa Timur.

Dia yakin, PKB akan tetap menang di Jawa timur dan akan mendongkrak suara Anies-Muhaimin di Jawa Timur.

"Itu harus kami jaga karena kami (PKB) terus menang (di Jawa Timur) selama Pemilu," ujar dia.

Baca juga: Muncul Video Anies Ditabok Saat Kampanye, Timnas Amin Akan Tingkatkan Pengamanan

Sebelumnya, lembaga survei CSIS merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas capres-cawapres 2024.

Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memiliki elektabilitas tertinggi, 43,7 persen.

Kemudian, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki elektabilitas 26,1 persen dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan elektabilitas 19,4 persen.

Dalam survei tersebut, sebanyak 6,4 persen responden belum menentukan pilihan. Sementara itu, 4,5 persen responden tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com