Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Menkominfo Tepati Janji Bereskan 630 BTS 4G di Semester I 2024

Kompas.com - 28/12/2023, 15:08 WIB
Fika Nurul Ulya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menepati janjinya untuk menyanggupi penyelesaian pembangunan 630 unit Base Transceiver Station (BTS) 4G pada semester I 2024.

Jokowi menyampaikan hal itu saat meresmikan ribuan BTS 4G Bakti dan pengoperasian Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1) di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).

Mulanya, Jokowi menyebut masih ada 630 BTS 4G Bakti Kemenkominfo yang belum selesai dibangun di tanah Papua, karena berbagai kendala.

Baca juga: Jokowi Resmikan Ribuan BTS 4G dan Satelit Satria-1 di Talaud

Ia kemudian menyinggung janji Menkominfo Budi Arie yang akan menyelesaikan seluruh BTS 4G dengan total 5.618 unit.

"Saya catat Pak Menteri Kominfo tadi janjinya tahun depan semester 1. Jangan (cuma bilang) siap-siap, lho. Saya catat benar, lho," kata Jokowi dalam acara peresmian yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi pun menyatakan sudah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal pembangunan BTS 4G di Papua.

"Agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanannya sehingga semua masalah yang ada bisa kita selesaikan dengan baik," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Bolehkan Warga Gadaikan Sertifikat Tanah Program PTSL ke Bank

Dalam acara itu, Jokowi juga menyinggung masalah kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate.

Dia berkata, masalah korupsi membuat pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut terhambat.

Oleh karena itu, Kepala Negara telah memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar masalah hukum tidak menghentikan pembangunan BTS.

"Saya sampaikan pada Jaksa Agung, ‘Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi. Tapi yang masalah pembangunan ini jangan sampai berhenti’," tutur Jokowi.

"Karena biasanya kalau sudah ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau ndak mangkrak, enggak bisa diteruskan," imbuh dia.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, 16 Orang Jadi Tersangka Sepanjang Tahun Ini

Perintah Jokowi pun disanggupi oleh Jaksa Agung. Karena itu, Kemenkominfo percaya diri untuk menyelesaikan pembangunan BTS 4G.

"Ini untuk kepentingan masyarakat, ini untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada masalah hukum, proyeknya dihentikan, proses hukumnya dilakukan, ini (proyek)-nya tidak bisa diteruskan. Sudah uangnya hilang, proyeknya enggak berjalan, rugi kanan-kiri semuanya rugi," jelas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com