Jokowi Minta Menkominfo Tepati Janji Bereskan 630 BTS 4G di Semester I 2024

Jokowi menyampaikan hal itu saat meresmikan ribuan BTS 4G Bakti dan pengoperasian Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1) di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023).

Mulanya, Jokowi menyebut masih ada 630 BTS 4G Bakti Kemenkominfo yang belum selesai dibangun di tanah Papua, karena berbagai kendala.

Ia kemudian menyinggung janji Menkominfo Budi Arie yang akan menyelesaikan seluruh BTS 4G dengan total 5.618 unit.

"Saya catat Pak Menteri Kominfo tadi janjinya tahun depan semester 1. Jangan (cuma bilang) siap-siap, lho. Saya catat benar, lho," kata Jokowi dalam acara peresmian yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi pun menyatakan sudah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal pembangunan BTS 4G di Papua.

"Agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanannya sehingga semua masalah yang ada bisa kita selesaikan dengan baik," ucap Jokowi.

Dalam acara itu, Jokowi juga menyinggung masalah kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemenkominfo yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate.

Dia berkata, masalah korupsi membuat pembangunan infrastruktur konektivitas tersebut terhambat.

Oleh karena itu, Kepala Negara telah memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar masalah hukum tidak menghentikan pembangunan BTS.

"Saya sampaikan pada Jaksa Agung, ‘Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi. Tapi yang masalah pembangunan ini jangan sampai berhenti’," tutur Jokowi.

"Karena biasanya kalau sudah ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau ndak mangkrak, enggak bisa diteruskan," imbuh dia.

Perintah Jokowi pun disanggupi oleh Jaksa Agung. Karena itu, Kemenkominfo percaya diri untuk menyelesaikan pembangunan BTS 4G.

"Ini untuk kepentingan masyarakat, ini untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada masalah hukum, proyeknya dihentikan, proses hukumnya dilakukan, ini (proyek)-nya tidak bisa diteruskan. Sudah uangnya hilang, proyeknya enggak berjalan, rugi kanan-kiri semuanya rugi," jelas Jokowi.