Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Kampanye Paling Sedikit, Cak Imin Harap Parpol Pengusung Lebih Banyak Bantu

Kompas.com - 26/12/2023, 06:59 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap, partai pengusung bisa lebih banyak membantu terkait dana untuk kepentingan kampanye dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Muhaimin bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat dalam koalisi perubahan.

"Kayak PKB ini, kan terus meminta (urunan) kepada seluruh pengurus, eksekutif legislatif untuk berpartisipasi," kata Cak Imin saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

Baca juga: Ucapkan Selamat Natal, Cak Imin: Jadikan Semangat Kesetaraan dalam Kebersamaan

Dana awal kampanye pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin tercatat paling kecil di antara paslon lain.

Untuk menambal dana awal kampanye yang sedikit, tim kampanye sempat berencana membuat penggalangan dana untuk menampung sumbangan dari simpatisan.

Menurut Cak Imin, ide itu sempat digaungkan di internal, akan tetapi, ide ini belum diputuskan apakah akan dipublikaskan atau tidak.

"Ada sih, ada ide itu tapi kita belum putuskan," ungkap Ketua Umum PKB itu.

Cak Imin menyebut, Anies tak menginginkan adanya penggalangan dana lantaran khawatir pertanggungjawabannya akan susah.


Anies menilai, lebih baik para simpatisan membuat urunan sendiri untuk acara kampanye di daerah mereka tanpa harus memberikan sumbangan ke tim Anies-Muhaimin.

"Misalnya kita datang ke satu kabupaten, teman-teman yang menyelenggarakan (acara kampanye), cari donasi di lingkungan itu, akuntabilitasnya menurut Mas Anies lebih bagus," papar Wakil Ketua DPR RI itu.

Baca juga: Gurauan Gus Yahya soal Cak Imin Tak Menang Pilpres, Anies: Yang Penting Ikhtiar

Hal ini, kata Cak Imin, akan berbeda dengan urunan yang uangnya dikumpulkan lalu dikirimkan ke pusat untuk dikelola Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin.

Menurut dia, pertanggungjawaban dana besar dari masyarakat akan lebih sulit dilakukan pencatatan baik yang keluar maupun masuk.

"Daripada kenclengan nanti dapat besar nanti laporannya bagaimana dan seterusnya," ucap dia.

Anies-Muhaimin mempunyai uang Rp 1 miliar dari iuran pasangan calon untuk dana kampanye.

Sementara itu, paslon 2 Prabowo Subianto dan Gibra Rakabuming Raka memiliki total dana kampanye awal sebesar Rp 31,4 miliar.

Baca juga: Anies-Muhaimin Dapat Tambahan Dukungan dari LPKKM

Uang ini berasal dari uang paslon Rp 2 miliar, barang dari parpol pendukung Rp 600 juta, dan jasa parpol pendukung Rp 28,8 miliar.

Untuk paslon nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki dana awal kampanye Rp 23,3 miliar dengan rincian uang paslon Rp 100 juta dan uang parpol pendukung Rp 2,9 miliar.

Kemudian ada juga uang sumbangan pihak perseorangan Rp 1,7 juta dan uang sumbangan dari perusahaan non pemerintah Rp 20,3 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com