Banyak Pejabat Melanggar Aturan, Uskup Agung Singgung "Trias Koruptika"

JAKARTA, KOMPAS.com - Keuskupan Agung Jakarta menilai praktik pemerintahan dan kondisi politik belakangan ini kurang sesuai dengan prinsip demokrasi karena berbagai pelanggaran sehingga kerap menjadi pelesetan "Trias Koruptika."

Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Harjoatmojo menyatakan sedih lantaran belakangan ini banyak pejabat legislatif maupun eksekutif yang terjerat kasus korupsi.

Padahal kata dia, jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara wajib berperan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca juga: Minta Umat Katolik Tak Golput Saat Pemilu 2024, Uskup Agung: Silakan Pilih dengan Cerdas

"Negara itu berperan dalam mencerdaskan bangsa, uang pajak masyarakat dibawa kemana itu yang kita baca setiap hari menteri ditangkap anggota dewan ditangkap," kata Suharyo saat jumpa pers di Gereja Katedral Jakarta, Senin (25/12/2023), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Suharyo mengatakan, salah satu prinsip dalam negara demokrasi adalah keberadaan 3 institusi yakni eksekutif, legislatif, yudikatif yang dikenal dengan istilah Trias Politika.

Baca juga: Saat Pesan Damai Pemilu 2024 Warnai Perayaan Natal di Tahun Politik

Akan tetapi, karena pada 3 institusi itu marak dengan pelanggaran maka muncul pelesetan Trias Koruptika.

"Saya sedih sekali membaca di suatu harian terkemuka yang memelesetkan kata trias politika itu jadi trias koruptika. Lelucon tapi lelucon yang menusuk hati, itulah realitas kita," ucap Suharyo.

Suharyo berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya mengawal jalannya pemerintahan di masa mendatang supaya cita-cita bangsa seperti di dalam bisa tercapai.

Baca juga: KPK Hadirkan Pendeta, Beri Khotbah untuk 24 Tahanan Korupsi di Hari Natal

"Maka pemerintah atau siapapun yang terpilih warga negara wajib ikut mengawasi pemerintah supaya sejalan dengan cita-cita negara kita," ucap Suharyo.