Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Taktik Gibran Pakai Istilah Asing saat Debat, Mahfud: Saya Bisa Cari 1000 Istilah Sulit

Kompas.com - 25/12/2023, 18:53 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan dia bisa saja mencari banyak istilah sulit dan tidak diketahui orang awam buat ditanyakan dalam ajang debat capres-cawapres, seperti yang dilakukan pesaingnya cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau cuma istilah-istilah sulit, saya bisa mencari 1000 istilah sulit sehari yang orang lain tidak tahu. Kalau cuma mau cari itu ya,” Mahfud usai menghadiri acara selawat bersama Perindo di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (25/12/2023) pekan lalu, seperti dikutip dari Kompas TV.

Mahfud MD menyampaikan hal itu merespons taktik Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan istilah tidak familiar dalam debat cawapres pada Jumat (22/12/2023) pekan lalu.

Baca juga: Mahfud Batal Kampanye di NTB, Dokter Sarankan Istirahat

Mahfud menyarankan sebaiknya pertanyaan diajukan dalam debat cawapres adalah hal-hal yang substansial dan tidak cuma mengumbar istilah asing atau tidak familiar.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam debat kedua itu Gibran melontarkan pertanyaan kepada Mahfud MD soal proses penyusunan aturan tentang teknologi carbon capture storage.

Carbon capture storage atau penangkapan dan penyimpanan karbon adalah suatu proses penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida selama persiapan bahan bakar fosil maupun dari limbah hasil pembakarannya. Kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon dilakukan pada pembangkit listrik menggunakan bahan bakar fosil atau batu bara serta proses pengolahan gas alam.

Baca juga: Mahfud: Kalau Orang Mengaku Beragama tapi Culas, Beragamanya Tidak Benar


Mahfud lantas menjelaskan proses penyusunan aturan atau rancangan undang-undang secara umum dan lazim mulai dari kajian akademik, penyusunan draf rancangan undang-undang, pembahasan antara pemerintah dan DPR, proses revisi sampai disahkan.

Dia juga kemudian memaparkan topik pertanyaan yang diajukan Gibran seharusnya disampaikan pada debat ke-4 yang membahas soal lingkungan hidup.

Pada kesempatan yang sama, Gibran bertanya kepada cawapres nomor urut 1 tentang State of Global Islamic Economy (SGIE) dan menaikkan peringkat Indonesia.

Baca juga: Kunjungi Gereja Katedral, Mahfud MD Harap Kehidupan Antarumat Beragama Semakin Baik

Muhaimin lantas sempat meminta Gibran buat menjelaskan SGIE yang terkait dengan perekonomian syariah dan produk halal. Setelah itu Muhaimin kemudian baru memaparkan argumennya terkait pertanyaan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com