Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Kubu Cak Imin Tanggapi Ketua PBNU yang Prediksi Kalah Pilpres | Pertanyaan Gibran Dinilai Buat Mengecoh Lawan

Kompas.com - 25/12/2023, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Deretan berita terpopuler pada Minggu (24/12/2023) kemarin didominasi dari kancah politik nasional.

Timnas capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf yang memperkirakan Muhaimin kalah dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, aksi cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan pertanyaan kepada Muhaimin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dengan menggunakan singkatan yang kurang akrab atau menggunakan bahasa asing dinilai sebagai taktik buat mengecoh lawan.

Baca juga: Dilaporkan Karena Akronim Amin, Anies Yakin Polisi Gunakan Akal Sehat

1. Ketua PBNU Guyon Cak Imin Tidak Menang Pilpres, Timnas Amin: Biarkan Saja...

Tim Pemenangan Nasional (Timnas) calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) tidak mempermasalakan candaan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang meramalkan bahwa Muhaimin Iskandar kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi Alaydrus menilai, hasil Pilpres hanya akan diketahui setelah masyarakat melakukan pencoblosan untuk memilih capres dan cawapres pada 14 Februari 2024.

“Ya enggak apa-apa, itu Beliau saja, biarin saja, yang menilai itu masyarakat nanti bukan orang per orang nanti ditentukan di 14 Februari,” kata Syaugi saat ditemui di Markas Timnas Amin, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/12/2023).

Baca juga: Partai Buruh Nyatakan Tak Akan Dukung Paslon Amin

Syaugi berpandangan, pernyataan Ketua Umum PBNU itu sama halnya seperti hasil survei yang menempatkan elektabilitas atau tingkat keterpilihan pasangan Anies-Muhaimin diposisi ke dua atau ke tiga.

Namun demikian, Timnas Amin menganggap pernyataan atau hasil survei yang ada saat ini sebagai pemacu untuk tim pemenangan maupun relawan dan simpatisan agar bekerja keras memenangkan pasangan Anies-Muhaimin.

“Ini sama pertanyaannya, selalu dikatakan wah bagaimana menanggapi survei nomor 3 atau nomor 2 kan begitu ya, sering ya, Pak Anies selalu mengatakan pemilu itu nanti 14 februari 2024 bukan sekarang bukan hasil survei sekarang, kecuali pemilu itu sekarang,” kata Syaugi.

“Jadi kalau surveinya rendah memacu kita untuk bekerja lebih keras, kalau surveinya tinggi ya Alhamdulillah itu saja,” ucap eks Ketua Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) itu.

Baca juga: Dukung Anies-Muhaimin, JK Tak Masuk dalam Timnas AMIN

 

2. Pengamat Nilai Kubu Gibran Siapkan Pertanyaan Soal Karbon dan SGIE untuk Kecoh Lawan

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming berniat mengecoh lawan dalam debat cawapres pada Jumat (22/12/2023) kemarin dengan mengajukan pertanyaan terkait istilah yang tidak lazim.

Umam memandang, Gibran menyerang cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dengan bertanya soal carbon captured and storage (CCS) dan menyerang cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar lewat pertanyaan terkait State of Global Islamic Economy (SGIE).

"Kedua materi serangan itu jelas sudah dipersiapkan matang oleh tim Gibran, untuk mengecoh lawan," kata Umam kepada Kompas.com, Sabtu (23/12/2023).

Baca juga: Gibran: Anak Muda Diremehkan Biasa, Tinggal Tunggu Waktu untuk Pembuktian

Umam menuturkan, isu CCS sengaja ditujukan pada Mahfud dalam konteks penegakan hukum, sedangkan SGIE ditanyakan ke Muhaimin karena terkait ekonomi Islam.

Menurut Umam, dua pertanyaan itu sengaja ditembakkan ke Mahfud dan Muhaimin untuk merusak kredibilitas mereka.

"Gibran tampak sengaja berusaha mendelegitimasi kredibilitas Mahfud dan Imin, di dua bidang yang seharusnya keduanya paham, tapi dikecoh dengan permainan istilah atau semacam permainan tebakan di tengah jutaan diksi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com