Ketika Politik Melaju di Atas Proyek Transportasi

MUNGKIN ini terdengar kurang elok, ketika urusan politik dikaitkan dengan soal transportasi. Atau sebaliknya, ketika urusan transportasi dibawa ke soal perpolitikan.

Namun, tanpa disadari, masalah transportasi, mulai dari soal kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas, proyek jalan tol dan pelabuhan, masalah BBM (bahan bakar minyak) dan soal sumber energi kendaraan listrik, menjadi satu kesatuan dengan soal perpolitikan.

Apalagi soal kereta cepat, jalur udara, “rute” kapal nelayan asing dalam menangkap ikan di wilayah Indonesia. Semua dibahas dari sisi perpolitikan juga.

Bahkan ada yang mengkhawatirkan ketika masalah transportasi dikaitkan dengan soal “pembiayaan”, maka di sana ada “ongkos atau tarif” yang harus dibayarkan dan dialokasikan ke urusan perpolitikan.

Namun begitulah dunia per-transportasian di negeri kita. Dan juga di negara lain. Seperti ketika ekonomi Amerika sedang mengalami penurunan pada 1920-30an, maka upaya untuk menggeliatkannya kembali adalah dengan (salah satunya) melakukan pembangunan jalan lintas negara bagian dengan konsep padat karya.

Ekonomi dan infrastruktur transportasi menjadi berbaur dengan urusan politik kekuasaan juga.

Di tempat kita, bahkan, muncul suatu kondisi di mana proyek perbaikan atau pembangunan jalan yang menelan biaya besar, dikorupsi untuk membiayai ongkos politik.

Dan sementara itu untuk proyeknya sendiri, bahkan seringkali digadang-gadang sebagai suatu variabel keberhasilan “kebijakan” politik yang akan membawa kemenangan pada pihak tertentu dalam merebut suara rakyat dan pemilu (lagi).

Begitulah dunia perpolitikan kita. Aktivitasnya berbiaya sangat mahal, sehingga membutuhkan “isu” yang kuat untuk mendapatkan suara rakyat. Dan membutuhkan proyek fisik jalan yang bernilai rupiah sangat besar agar dapat “membantu” mendapatkan suara rakyat (pula).

Bahkan sebenarnya tidak terbatas pada soal transportasi atau infrastruktur transportasi. Isu soal politik ini masuk dalam soal infrastruktur secara keseluruhan. Misal, infrastruktur sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.

Sebagai negara yang masih “berkembang” atau negara yang masih berkategori “mau maju”, Indonesia masih sangat serba kekurangan dalam soal infrastruktur. Sehingga membangun infrastruktur apapun, menjadi seakan “perlu”. Walaupun tidak prioritas.

Sebut saja soal infrastruktur Indonesia yang sudah tergabung dalam G20. Ketika dibandingkan kondisi infrastruktur antarnegara anggota G20, terlihat posisi Indonesia ada di mana.

Indonesia memang masih sangat membutuhkan pembangunan agar tidak tertinggal terlalu jauh dengan infrastruktur yang sudah dimiliki oleh negara lain.

Sebut saja India yang memiliki jalan tol sepanjang 33.000 kilometer. Sementara Indonesia baru memiliki 2800 kilometer jalan tol, belum mencapai 10 persen dibanding India.

Dan sudut pandangnya memang pada aktivitas ekonomi. Jalan tol dibangun dengan multi efek. Namun untuk mengukurnya secara sederhana adalah dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari proyek jalan tol, mulai dari proses konstruksinya hingga ke proses pengoperasiannya.

Kembali ke masalah transportasi dan perpolitikan. Di semua periodesasi, bahkan di semua level pemilihan umum oleh rakyat, sektor transportasi masih akan selalu menjadi salah satu isu yang bisa mendulang suara kemenangan.

Siapa yang bisa mengemasnya, maka akan mendapatkan suara pilihan rakyat.