Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Ingin Turunkan Pajak Kelas Menengah, Gibran Mau Naikkan Rasio Pajak

Kompas.com - 22/12/2023, 20:47 WIB
Irfan Kamil,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor 1 Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan nomor 2 Gibran Rakabuming Raka berbeda pendapat soal rasio pajak.

Menurut Muhaimin, dia menginginkan menurunkan pajak buat kalangan menengah.

"Bayangkan, 100 orang terkaya punya harta yang lebih besar dari 100 juta rakyat kita. Ini harus kita slepet! Kita pajakin 100 orang terkaya, kita turunkan pajak kelas menengah," kata Muhaimin dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Sedangkan menurut Gibran, buat meningkatkan penerimaan negara salah satunya dengan meningkatkan rasio pajak.

Baca juga: Gibran: Cak Imin Ini Agak Aneh, Pengin Bangun Kota Selevel Jakarta tetapi Enggak Setuju IKN

"Kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain-lain," kata Gibran.

Menurut Gibran, salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah meningkatkan pemasukan.

Gibran mengatakan, dia dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto jika terpilih berencana membentuk sebuah badan penerimaan negara yang dipimpin langsung presiden.

Baca juga: Mahfud Sebut Belum Ada Investor Masuk ke IKN, Gibran: Di-Google Dulu, Sudah Banyak yang Masuk


Tujuannya supaya penerimaan negara bisa terpusat dan jika ketika berkoordinasi dengan kementerian bisa lebih luwes.

Tema dalam debat perdana cawapres adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital, kemudian keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, lalu soal investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.

Kegiatan debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi dalam 6 segmen.

Baca juga: Muhaimin: Pemerintah Lambat, Harus Kita Slepet

Perinciannya adalah 120 menit untuk khusus pelaksanaan debat cawapres. Sementara itu, 30 menit sisanya merupakan waktu untuk iklan.

Ketiga capres juga akan hadir dalam kegiatan itu, tetapi mereka tidak diberi hak berbicara. Mereka adalah capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com