Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Dana Kampanye Anies-Muhaimin Paling Kecil, PKB: Kita Tidak Didukung Oligarki

Kompas.com - 21/12/2023, 14:52 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mengklaim, dana kampanye awal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar didapatkan dari masyarakat yang mendukung mereka.

Ia menyatakan, dana itu menunjukan bahwa Anies-Muhaimin tidak terikat atau bergantung pada kelompok tertentu untuk memenuhi logistik kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Itu menunjukan kita tidak didukung oleh para oligarki,” ujar Hasanuddin pada Kompas.com, Kamis (21/12/2023).

Baca juga: Lautan Massa Sambut Anies Saat Kampanye di Serang Banten

Ia mengungkapkan, partai politik (parpol) pengusung Anies-Muhaimin memang belum memberikan bantuan dana.

Pasalnya, parpol juga sudah bergerak menkampanyekan keduanya secara mandiri di berbagai wilayah.

“Karena parpol kan sudah bekerja untuk kampanye, untuk macam-macam. Jadi bantuannya enggak harus berupa uang tunai ke pasangan, dan itu hebat ya,” katanya.

“Kalau yang namanya partai sudah pasti akan memperjuangkan capres cawapresnya,” sambung dia.

Baca juga: PKB Sebut Parpol Biayai Kampanye Anies-Muhaimin di Daerah

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dana kampanye awal Anies-Muhaimin hanya berjumlah Rp 1 miliar.

Angka itu paling sedikit dibandingkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Rp 31,4 miliar) serta capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Rp 23,3 miliar).

Tapi, Hasanuddin mengaku tak khawatir dengan kekuatan uang Anies-Muhaimin.

Pasalnya, kebutuhan kampanye selain uang juga banyak dipenuhi oleh pendukung keduanya.

Baca juga: Cerita Anies Dukung Bima Arya Maju Jadi Calon Wali Kota Bogor

“Jadi, mereka bantunya tidak selalu uang kira-kira begitulah. Ada yang bikinnya baliho, bikin canvasing sendiri, mereka kan bukan tim sukses,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com