RI Perketat Patroli Laut untuk Halau Pengungsi Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan memperketat patroli laut untuk menghalau kedatangan pengungsi Rohingya.

Muhadjir menegaskan, patroli aparat di laut akan mencegah para pengungsi itu masuk wilayah Indonesia. 

"Ini kita perketat patroli laut, kemudian juga kalau memang dia (pengungsi) memaksakan diri (masuk) akan kita tolak. Sudah cukuplah kita memberikan toleransi kepada mereka gitu ya," ujar Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Baca juga: Pemerintah Masih Cari Lokasi Penampungan Pengungsi Rohingya

"Dan kita secara hukum tidak terikat dengan UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi), karena kita tidak mengikuti traktat perjanjian pengungsian," tegasnya.

Lebih lanjut, Muhadjir juga meminta pengertian UNHCR soal sikap RI yang mengambil tindakan nyata.

Salah satunya untuk mulai menolak kedatangan pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Menurut dia, jangan ada lagi langkah untuk pemakluman misalnya dengan memberikan bantuan untuk menanggung biaya hidup para pengungsi.

Sebab, Pemerintah Indonesia pun mempunyai persoalan dalam negeri yang mesti segera diselesaikan.

"Kita sendiri ada problem-problem dalam negeri yang harus kita selesaikan. Jangan sampai ini juga memberatkan kepada pemerintah," kata Muhadjir.

"Jujur saja, kami sebagai pihaknya yang bertanggung jawab, utamanya kaitannya dengan kesejahteraan mereka, yang mau tidak mau atas dasar kemanusiaan kita juga selama ini kita telah ikut itu, semakin hari semakin membebani," ungkapnya.

Baca juga: TNI AU Kerahkan Pesawat Intai untuk Awasi Pelayaran Ilegal Pengungsi Rohingya

Saat ditanya seperti apa langkah penolakan yang akan dilakukan pemerintah agar tidak menjadi pro dan kontra, Muhadjir menyarankan agar pengungsi sebaiknya dicegah sebelum masuk Indonesia.

Dengan begitu, para pengungsi tidak jadi masuk ke Tanah Air.

"Sebaiknya dicegat sebelum masuk sehingga tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Dicegah, karena itu, patroli, terutama patroli laut di wilayah-wilayah yang sangat besar peluangnya untuk jadi pintu masuk itu harus dicegat," katanya.

"Itu yang paling mudah itu. Kalau sudah telanjur masuk di Indonesia itu yang bikin kita pusing," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Muhadjir menyarankan agar pencegahan dilakukan di perairan yang ada di luar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Mereka sudah harus ditahan di sana dan supaya mereka kembali ke tempatnya," tambah Muhadjir.

Baca juga: Mahfud Sebut Mafia Jadikan RI Tempat Transit Pengungsi Rohingya Sebelum Dikirim ke Negara Lain

Sebagaimana diketahui, gelombang kedatangan orang Rohingya ke Aceh diwarnai sentimen negatif warganet Indonesia.

Bahkan, narasi kebencian dan hoaks soal Rohingya marak beredar di media sosial.

Sementara itu, UNHCR mencatat, total pengungsi Rohingya di Aceh sejauh ini mencapai 1.608 jiwa. Jumlah tersebut termasuk 140 orang yang bertahan dalam satu tahun terakhir.