Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Bahas Persoalan Pengungsi Rohingya dalam Pertemuan di Jepang

Kompas.com - 16/12/2023, 12:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku akan membahas persoalan pengungsi Rohingya dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di Jepang.

Menurut Jokowi, pengungsi Rohingya menjadi persoalan bagi negara-negara yang didatangi.

"Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi (pengungsi Rohingya)," ujar Jokowi saat memberi keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (16/12/2023).

Baca juga: Polisi Ungkap Aktor Utama di Balik Penyelundupan Rohingya ke Aceh

Jokowi mengatakan, selain Indonesia, Malaysia pun punya persoalan dengan pengungsi Rohingya. Terlebih, jumlah pengungsi yang datang ke negara tersebut lebih besar.

"Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak," tambah Jokowi.

Adapun Jokowi bertolak menuju ke Tokyo, Jepang, pada hari ini. Dia akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Jepang, KTT Asia Zero Emission Communitity (AZEC), dan bertemu Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida.

Baca juga: Mahfud Sebut Indonesia Bisa Saja Usir Pengungsi Rohingya, tapi...

Sebagaimana diketahui, gelombang kedatangan orang Rohingya ke Aceh diwarnai sentimen negatif warganet Indonesia.

Bahkan, narasi kebencian dan hoaks soal Rohingya marak beredar di media sosial.

Sementara itu, Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mencatat, total pengungsi Rohingya di Aceh sejauh ini mencapai 1.608 jiwa.

Jumlah tersebut termasuk 140 orang yang bertahan dalam satu tahun terakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com