Saat 3 Kubu Capres-Cawapres Bicara soal Transaksi Janggal Dana Kampanye Temuan PPATK...

Sekretaris TKN, Nusron Wahid, memastikan, kubu Prabowo-Gibran telah mengikuti aturan sesuai standar KPU. Ia pun menyerahkan perihal ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

"Soal dana kampanye TKN, kami transparan sebagaimana aturan main yang dibuat KPU. Semua standar KPU sudah kita ikuti semua," ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Minggu (17/12/2023).

Hal ini juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko. Budiman mengaku, pihaknya tak masalah jika diperiksa terkait dana kampanye.

“Saya kira kami terbuka, silakan periksa saja, tidak ada masalah,” ujar Budiman saat ditemui di Kantor Relawan Prabu, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Peringatan

Adapun capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai, temuan mengenai transaksi mencurigakan ini menjadi peringatan bagi semua pihak. Katanya, seluruh peserta pemilu harus memastikan semua aliran dana kampanye diperoleh secara legal.

"Saya kira apa yang disampaikan oleh PPATK memberikan warning kepada semuanya," kata Ganjar ditemui di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023) malam.

Jika pendanaan kampanye diperoleh secara ilegal, kata Ganjar, tentu akan memunculkan bahaya bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karenanya, ia mendorong seluruh peserta Pemilu 2024 transparan terkait transaksi keuangan.

"Maka semuanya harus transparan, harus legal ya, akuntabel ya, makanya semuanya diingatkan oleh PPATK," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Ganjar pun berharap, semua peserta pemilu menindaklanjuti temuan PPATK dengan melakukan evaluasi internal lewat pembenahan transaksi keuangan.

"Mudah-mudahan semuanya bisa membenahi kalau ada yang tidak beres," katanya.

Sejalan dengan itu, cawapres pendamping Ganjar yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, meminta aparat penegak hukum dan Bawaslu mendalami dugaan transaksi mencurigakan temuan PPATK.

“Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap pada publik itu uang apa,” ujar Mahfud dalam keterangan video di Padang, Sumatera Barat, Minggu (17/12/2023).

Proses hukum

Ditanya ihwal temuan PPATK, Presiden Jokowi mengatakan, semua transaksi mencurigakan harus dicermati dan selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Ya semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum," ujar Jokowi di Jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (19/12/2023).

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada instruksi khusus kepada aparat penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan pemilu tetap jujur dan adil setelah PPATK mempublikasikan temuannya, Presiden menegaskan bahwa semua harus mengikuti aturan.