Siti Atikoh Klaim Ganjar-Mahfud Bakal Stabilkan Harga Pangan jika Terpilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti, mengeklaim pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal menstabilkan harga-harga pangan ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Atikoh menyatakan, menstabilkan harga pangan merupakan salah satu visi misi yang diusung paslon Ganjar-Mahfud.

"Ketika Ganjar-Mahfud memimpin negara ini, maka tujuan utama salah satunya adalah menstabilkan harga-harga," kata Atikoh saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (Pijar) di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).

Baca juga: Siti Atikoh Klaim Ganjar-Mahfud Pro Kelompok Rentan dari Seluruh Paslon yang Ada

Atikoh menyampaikan, visi misi ini tak terlepas dari berfluktuasinya harga pangan di pasaran. Untuk harga cabai misalnya, tembus di kisaran Rp 100.000 - Rp 130.000 per kg.

Kemudian harga bawang merah di kisaran Rp 30.000 - Rp 35.000 per kg. Padahal sebelumnya, harga bawang merah hanya sekitar Rp 8.000 per kg.

Nantinya untuk mengatasi kenaikan harga, negara akan mengatur distribusi bahan pangan sehingga harganya jauh lebih stabil.

"Intinya adalah pendistribusiannya nanti akan diatur oleh negara. Ketika panen itu, negara hadir. Dan ketika itu paceklik, maka panennya pemerintah itu dikeluarkan agar harga-harganya juga bisa stabil. Karena petani juga butuh harga yang adil," tutur dia.

Baca juga: Salurkan BLT El Nino, Jokowi Sebut untuk Menutup Kenaikan Harga Pangan

Lebih jauh, Atikoh mengajak para relawan yang tergabung PIJAR untuk bisa efektif berkampanye dengan memaparkan visi misi yang relevan kepada masyarakat sekitar.

Relawan bisa pula membawa isu kemiskinan ketika berbicara dengan rakyat selama blusukan. Sebab, kata Atikoh, Ganjar-Mahfud mempunyai program memberantas kemiskinan dari sektor hulu, yakni meningkatkan pendidikan rakyat.

Dia mengungkapkan, Ganjar-Mahfud punya program bagi keluarga tak mampu agar bisa mengakses pendidikan sampai level tinggi, yaitu program satu keluarga miskin satu sarjana.

"Penanggulangan kemiskinan yang harus diselesaikan dari akar ialah pendidikan. Wajib belajar 12 tahun. Ketika ada wajib di sini, berarti UU harus berpihak bahwa pendidikan dari SD sampai SMA gratis," ucapnya.