Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siti Atikoh Klaim Ganjar-Mahfud Pro Kelompok Rentan dari Semua Paslon yang Ada

Kompas.com - 16/12/2023, 11:37 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengeklaim, pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan paslon yang pro terhadap kelompok rentan.

Hal ini diungkapkannya di depan relawan Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (Pijar) di kantor DPP PDI-P Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023).

"Pertama, yang fokus ke perempuan dan anak, karena Insya Allah dari semua paslon yang ada, yang benar-benar pro terhadap kelompok rentan itu Ganjar-mahfud," kata Siti Atikoh di kantor DPP PDI-P, Sabtu.

Baca juga: Siti Atikoh Pastikan Hadiri Debat Pilpres Pertama: Bagian dari Support Mas Ganjar

Atikoh menyampaikan, kelompok rentan tersebut meliputi kelompok perempuan, kelompok anak-anak, kelompok manula, dan kelompok disabilitas.

Menurut dia, kepedulian terhadap kelompok rentan termasuk kelompok perempuan menjadi fokus paslon Ganjar-Mahfud lantaran beberapa kebijakan turut berpengaruh terhadap perempuan.

"Pertama, tentu yang sekarang terkena, ibu-ibu, harga-harga luar biasa, ya. Harga sembako naik, cabai Rp 130.000, kalau sekarang sudah Rp 120.000 - Rp 100.000," tuturnya.

Atikoh menuturkan, paslon Ganjar-Mahfud memiliki visi misi untuk menstabilkan harga-harga pangan di pasar ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Lantunan Shalawat Sambut Kedatangan Ganjar, Siti Atikoh dan Alam Ganjar di Ponpes Nurul Huda Bekasi

Kebijakan ini juga berkaca dari berfluktuasinya harga pangan. Harga bawang merah misalnya, naik hingga Rp 35.000 per kg.

Harga bawang di daerah produsen pun naik meski lebih murah dibanding kota-kota besar, berkisar Rp 30.000 per kg.

"Kemudian padi, beras, ini juga cukup signifikan kenaikannya. Ketika Ganjar-Mahfud ini memimpin negara, maka tujuan utama salah satunya adalah menstabilkan harga-harga," tutur dia.

"Caranya seperti apa? Mungkin kalau diceritakan masalah hulu-hilirnya agak terlalu complicated. Tetapi,  intinya adalah pendistribusiannya nanti akan diatur oleh negara," jelas Atikoh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com