Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Jabar Klaim Terjadi Perusakan Baliho Ganjar-Mahfud di 6 Kota

Kompas.com - 16/12/2023, 10:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat Ono Surono mengeklaim terjadi perusakan baliho pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di enam kota di Jawa Barat.

Ono mengatakan kelima kota itu meliputi, Karawang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Majalengka, Bandung, dan Cianjur.

"Terkait dengan gerakan perusakan baliho sangat masif. Jadi di Karawang, Tasik kota, Tasik kabupaten, di Majalengka, di Bandung, di Cianjur, hampir semua terjadi pelaporan," ujar Ono usai bertemu kalangan milenial dan generasi Z di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).

Baca juga: Lagi Sarapan Nasi Uduk di Bekasi, Ganjar Dikerubungi Masyarakat hingga Diteriaki Presiden

Ono mengungkapkan, seminggu sebelumnya, pihaknya secara serentak telah memasang 27.000 baliho Ganjar-Mahfud.

Puluhan ribu baliho ini tersebar di seluruh wilayah di Jawa Barat. Dengan kata lain, satu desa diklaim terdapat pemasangan empat baliho Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Sadar Persaingan Berat, PDI-P Hanya Bidik Ganjar-Mahfud Raup 40 Persen Suara di Jabar

"Ini gerakan serentak yang dilakukan sehari, yang mungkin ya mohon maaf mungkin ada pihak pihak yg kaget juga ketika melakukan tindakan yang sangat menciderai demokrasi," ujar Ono.

Ono menambahkan, pihaknya telah meminta seluruh dewan pimpinan cabang (DPC) di Jawa Barat untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi perusakan.

"Tentunya kita lakukan pelaporan sesuai dengan prosedur, seluruh DPC di 27 kabupaten/kota sudah kita arahkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang," imbuh Ono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com