Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Ganjar-Mahfud Turun Versi Litbang "Kompas", PDI-P Jabar: Saya Tak Percaya

Kompas.com - 16/12/2023, 08:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat Ono Surono tak percaya hasil survei Litbang "Kompas" terbaru yang menunjukkan adanya penurunan elektabilitas pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Teman teman percaya enggak dengan survei yang kemarin dirilis? Kalau saya tidak percaya," kata Ono ketika ditanya terkait hasil survei Litbang "Kompas" usai bertemu kalangan milenial dan generasi Z di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023) malam.

Ono mengaku, sejak sebulan yang lalu, dirinya mendapat informasi bahwa akan banyak lembaga survei yang merilis surveinya dengan menaikkan pasangan calon di luar Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Begini Solusi Ganjar untuk Penanganan Pengungsi Rohingya jika Terpilih Jadi Presiden

Dari informasi itu pula, Ono mengatakan bahwa lembaga-lembaga survei merilis penurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud.

"Karena sebulan yang lalu, sebulan yang lalu kita mendapatkan informasi bahwa hari ini sampai ke depan akan banyak lembaga lembaga survei yang melakukan rilis," ujar Ono.

"Yang hasilnya hampir semuanya menaikkan paslon lain, dan menurunkan paslon kita (Ganjar-Mahfud)," sambung Ono.

Baca juga: Jadwal Kampanye Paslon Nomor Urut 3 Hari Ini, Ganjar-Mahfud Fokus Bekasi dan Bandung

Kendati demikian, Ono menyatakan hasil survei Litbang Kompas tetap menjadi catatan, terutama bagi Ganjar-Mahfud dan timnya.

Hasil survei itu setidaknya menjadi pemompa semangat bagi keduanya untuk bekerja lebih keras lagi.

"Kalaupun itu menjadi sebuah catatan, sebuah catatan bagi Mas Ganjar-Pak Mahfud, juga timnya untuk mempunyai semangat yang lebih keras lagi," terang dia.

Ono pun kembali menegaskan ketidakpercayaannya terhadap hasil survei.

"Jadi sampai saat ini saya tidak percaya terkait dengan survei-survei itu," tegas dia.

Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama.

Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Terkait Pemilu 2024, Ganjar: Warning bagi Semuanya

Berdasarkan survei yang berlangsung pada 29 November-4 Desember 2023 itu, Prabowo-Gibran memperoleh elektabilitas 39,3 persen.

Sementara elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada di angka 16,7 persen.

Sedangkan tingkat elektoral pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tercatat 15,3 persen.

Adapun survei melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Metode tersebut tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Terpisah, peneliti senior Litbang Kompas Bestian Nainggolan membantah bahwa Litbang Kompas dibayar kubu paslon tertentu saat merilis hasil temuan survei terbaru.

"Iya ini banyak sekali dipertanyakan masyarakat. Dan kami bersyukur, kami merasa senang karena kita tahu bahwa para pemilih, masyarakat, audiens kami, memperhatikan apa yang menjadi bagian dari komitmen kami untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini loh hasil dari survei yang kami lakukan secara independen," ujar Bestian dalam program Satu Meja, seperti dikutip siaran Kompas TV pada Kamis (14/12/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com