Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Jelaskan Alasan Jokowi Pakai Dasi Kuning Saat Pergi ke Jepang

Kompas.com - 16/12/2023, 07:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo memakai dasi warna kuning saat berangkat ke Tokyo, Jepang, dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu (16/12/2023).

Menurut Pratikno, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi sehingga Kepala Negara memakai dasi yang ada.

"Oh, tadi beliau cerita kesulitan cari dasi. Yang ada saja dipakai," ujar Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu pagi.

Baca juga: Senyum Jokowi saat Ditanya Tumben Pakai Dasi Kuning...

Adapun warna dasi yang dikenakan Presiden Jokowi pada Sabtu pagi perhatian wartawan yang meliput agenda keberangkatannya menuju Jepang.

Dasi kuning tersebut dengan jas warna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam.

Saat Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut.

"Pak, memakai dasi kuning maknanya apa? Tumben, Pak, pakai dasi kuning," tanya wartawan.

Mendengar pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya.

Dia pun tersenyum dan memberikan jawaban.

"Masa enggak tahu (artinya)?" ujar Jokowi.

Baca juga: Saat Dasi Raja Charles Menyita Perhatian...

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg Pratikno) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers tertawa menyaksikan momen tersebut.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Jepang.

Selain itu, Kepala Negara juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

Presiden dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada Selasa (19/12/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com