Harga Kebutuhan Pokok Naik, PDI-P Sindir Prabowo Utang Rp 386 Triliun untuk Beli Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengaku sedih dengan langkah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang melakukan pinjaman luar negeri mencapai Rp 386 triliun untuk  alutsista.

Sebab, di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa harga-harga kebutuhan pokok di Tanah Air tengah mengalami kenaikan.

“Kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Bu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku menteri pertahanan menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai 386 triliun untuk beli alutsista,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

Baca juga: Alasan Prabowo Sering Beli Alutsista TNI AU: Alat-alat Kedirgantaraan Mahal Sekali

Menurut Hasto, Indonesia tidak dalam kondisi peperangan yang membutuhkan banyak senjata.

Namun, saat ini tantangan yang dihadapi adalah perang menuntaskan kemiskinan, melawan ketidakadilan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, PDI-P langsung menggelar rapat konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) usai debat calon presiden (capres) pada Selasa (12/12/2023) lalu.

Hasto menilai capres yang diusung PDI-P bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Perindo, Ganjar Pranowo telah berhasil menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tinggi meski Jarang Kampanye, Pengamat: Kekuatan Mesin Politik dan Relawan

Ia mengeklaim, Ganjar bersama pasangan calon wakil presiden (cawapres)-nya Mahfud MD paling mengerti persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.

“Debat tersebut membuktikan, sekali lagi, kualifikasi kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk Indonesia karena mampu menguasai panggung, mampu menampilkan kedewasaan, menyampaikan ide-ide dengan baik, dengan penuh ketenangan tanpa emosi,” kata Hasto.

Capai 386 Triliun

Sebelumnya, pemerintah menyatakan menaikkan anggaran sektor pertahanan sekitar 5 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 77,3 triliun. Dana kenaikan itu bersumber dari pinjaman luar negeri.

Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dollar Amerika Serikat.

Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 386 triliun dengan kurs Rp 15.589.

Adapun kesepakatan penambahan anggaran pertahanan diambil saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista di Tengah Masa Kampanye Diperkirakan Rawan Penyimpangan

Kementerian Pertahanan menjelaskan alasan anggaran pertahanan naik hingga 5 miliar dollar Amerika Serikat, yang bersumber dari pinjaman luar negeri (PLN).

Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha melalui keterangan tertulis menjelaskan, penambahan anggaran itu bukan terjadi secara tiba-tiba.

“Hal ini sudah melalui proses yang cukup lama. Kemudian dengan dinamika situasi geopolitik dan geostrategis di tingkat regional dan global yang berubah sangat cepat sejak setahun terakhir, di mana perubahan situasi geopolitik dan geostrategis tersebut sangat berpotensi menimbulkan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia,” kata Edwin, Rabu (6/12/2023).

Oleh karena itu, sebut Edwin, pemerintah memandang penting secepatnya mengambil langkah meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI agar mampu menjaga kedaulatan negara.